MPR apresiasi sikap PBNU terkait RUU HIP

MPR apresiasi sikap PBNU terkait RUU HIP

Foto Dok - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan ditemui di Gedung Parlemen di Jakarta. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta/pri.)

Dalam pertemuan dengan PBNU, MPR RI telah satu pandangan dengan PBNU bahwa RUU HIP harus dibatalkan secara keseluruhan baik judul maupun muatan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus mengawal Pancasila dan sejak awal menyuarakan penghentian pembahasan RUU HIP yang mencederai Pancasila dan membuat polarisasi di masyarakat

"Kami dari Partai Demokrat sejak awal sejalan dengan sikap PBNU, kami menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan dan mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas DPR RI 2020," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Langkah itu menurut dia diambil setelah melalui pertimbangan bahwa Pancasila tidak membutuhkan tafsir baru dalam bentuk UU.

Baca juga: MPR dan PBNU sepakat RUU HIP dicabut dan diganti BPIP

Syarief menegaskan bahwa tafsiran Pancasila dalam bentuk RUU HIP hanya akan menurunkan derajat Pancasila sebagai "philosophische grondslag" atau falsafah dasar maupun "staatsfundamentalnorm" atau sumber dari segala sumber hukum) di Indonesia.

"Dalam pertemuan dengan PBNU, MPR RI telah satu pandangan dengan PBNU bahwa RUU HIP harus dibatalkan secara keseluruhan baik judul maupun muatan," ujarnya.

Dia mengatakan, Pimpinan MPR juga satu pandangan agar RUU HIP dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai jika ada istilah mengganti RUU HIP menjadi RUU PIP maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Masyarakat akan tetap menolak karena sejak awal RUU PIP dikait-kaitkan dengan RUU HIP," ucapnya.

Baca juga: MPR: Pemerintah punya waktu hingga 20 Juli respon RUU HIP

Dia juga menegaskan bahwa jika ingin mengatur mengenai teknis pembinaan Pancasila oleh BPIP maka harus ada kajian akademiknya.

Menurut dia, RUU yang baru harus murni teknis pembinaan bukan tafsir, dan harus sesuai dengan prosedur legislasi dan memiliki naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan bisa diusulkan Pemerintah bisa juga oleh DPR RI.

Baca juga: Baleg: RUU HIP tidak bisa langsung dikeluarkan dari Prolegnas 2020

Baca juga: MPR terima masukan Try Sutrisno minta pro-kontra RUU HIP dihentikan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wakil Ketua MPR RI ajak saling peduli di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar