Tifatul Sembiring diganti sebagai Presiden PKS karena ia telah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Anis Matta, di Jakarta Minggu mengatakan, sesuai aturan AD/ART PKS, pimpinan PKS yang mendapat amanah sebagai pejabat publik harus mengundurkan diri dari DPP PKS agar dapat berkonsentrasi menjalankan tugas-tugasnya.
"Luthfi Hasan diangkat sebagai Presiden PKS oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, dalam rapat majelis syuro di DPP PKS, Jumat (23/10) malam," kata Anis Matta.
Dikatakan Anis Matta, ada empat kader PKS yang mendapat amanah sebagai menteri pada KIB II 2009-2014.
Selain Tifatul Sembiring, tiga kader lainnya adalah Suharna Surapranata sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Suswono sebagai Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial.
Menurut Anis, Suharna yang menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS jabatannya ditempati Untung Wahono yang sebelumnya yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Polhukam DPP PKS.
Suswono sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi serta Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Jabatannya sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi digantikan Budiyanto sedangkan jabatan Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta digantikan Agus Purnomo.
Menurut Anis, satu Kader PKS lainya Salim Segaf Al Jufri tidak menduduki jabatan struktural di kepengurusan partai, sehingga tidak ada kader lain yang menggantikannya.
Salim Segaf Al Jufri, kata Anis, adalah salah satu pendiri PKS dan jabatan sebelumnya adalah Buta Besar Republik Indonesia untuk negara Arab Saudi dan Oman.
"Pergantian jabatan tersebut secara definitif, bukan sementara," katanya.
Presiden PKS, Ketua MPP PKS dan pengurus DPP PKS lainnya yang baru diangkat, kata dia, akan segera dilantik oleh Ketua Majelis Syuro DPP PKS sebagai pejabat definitif.
Menurut Anis, proses pergantian pengurus berjalan cepat dan tenang, tidak ada gejolak, karena kriteria penggantiannya sudah jelas, sehingga figur yang akan menggantikannya juga sudah jelas.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
