Menteri PMK : Pasar tradisional jangan jadi klaster baru COVID-19

Menteri PMK : Pasar tradisional jangan jadi klaster baru COVID-19

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada pers di Ambon, Senin (6/7). menteri PMK meminta pemda masing-masing daerah menata pasar tradisional dengan penerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. (ANTARA/Jimmy Ayal)

Ambon (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepala daerah untuk bertindak menata operasi pasar tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan, agar tidak berubah menjadi klaster baru penularan dan penyebaran COVID-19.

"Pasar tradisional harus ditata kembali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai keberadaannya malah menjadi klaster baru penyebaran pandemi ini," ujar Menteri PMK, usai melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara di Ambon, Senin.

Menurut Muhadjir, kegiatan ekonomi di masing-masing daerah harus kembali bangkit dan dihidupkan, termasuk mengembalikan lagi perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Menko PMK minta tidak percaya informasi bahwa COVID-19 itu hoaks

Pasar tradisional atau pasar rakyat, kata Menko, merupakan sentra dan rantai pasok utama kegiatan ekonomi UMKM, sehingga harus terus hidup dan tidak bisa ditutup.

"Jadi sekali lagi operasional pasar rakyat harus diatur dengan baik, terutama penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kita tidak ingin pasar tradisional mati atau lumpuh karena merupakan penggerak ekonomi level paling bawah," tandasnya.

Pemerintah pun,lanjut  Muhadjir terus bergerak untuk menyalurkan bantuan dan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dapat bertahan dan tumbuh dalam situasi pandemi COVID-19.

Bantuan juga diarahkan untuk pengusaha besar terutama diutamakan untuk sektor usaha yang berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya agar tidak terjadi.

Baca juga: Menko PMK dan Menkes cek penanganan COVID-19 di Ambon

Menteri menambahkan, kunjungannya selama tiga hari di beberapa daerah di kawasan Timur untuk mendapatkan fakta langsung di lapangan, termasuk menerima laporan dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota maupun tokoh agama dan pemuka masyarakat.

"Kunjungan ini juga agar kami dapat melihat dengan mata kepala sendiri berbagai fakta di lapangan terkait perkembangan ekonomi maupun upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Disamping itu, kunjungan tersebut juga untuk memberikan bantuan baik bersifat konsultatif maupun fasilitas dan anggaran yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menangani pandemi tersebut.

Ditambahkan, langkah penanggulangan COVID-19 dititikberatkan pada tiga hal utama yang perlu ditangani secara simultan, baik menyangkut upaya pengendalian pandemi tersebut, pemulihan ekonomi maupun aktivitas masyarakat.

"Bagaimanapun pandemi ini harus diatasi dan dikendalikan, walaupun tidak 100 persen selesai karena memerlukan waktu dan sampai ditemukan vaksin. Tetapi sebelum vaksinnya ditemukan kita tidak bisa tinggal diam menunggu di rumah, sementara COVID-19 terus mengintai kita. Itu akan mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi kita," katanya.

Sementara itu, data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan hingga Minggu (5/7) sebanyak 833 pedagang di 24 provinsi dan 72 kota atau kabupaten terinfeksi positif COVID-19, di mana terbanyak di DKI Jakarta 217 pedagang.

Baca juga: Menko PMK minta inovasi universitas bantu penanggulangan COVID-19
Baca juga: Gugus Tugas Pusat siapkan hotel di Surabaya tempat istirahat nakes
Baca juga: Menkes tegaskan insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan

 

Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Periksa beras PKH, Menko PMK temukan ada yang kurang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar