26 eksportir lobster telah dapat izin KKP

26 eksportir lobster telah dapat izin KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (tengah). ANTARA/Khaerul Izan.

Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya
Indramayu (ANTARA) - Sebanyak 26 perusahaan telah mendapat izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kemungkinan jumlah itu akan bertambah karena saat ini sudah ada beberapa yang masuk terkait dengan hal tersebut.

"Izin (ekspor lobster, red.) yang sudah kami keluarkan ada 26 bahkan akan tambah sampai 31 izin," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Indramayu, Senin (6/7) malam.

Dia mengatakan izin ekspor lobster tersebut salah satunya untuk meningkatkan pendapatan para nelayan, karena sejak dahulu mereka bergantung pada tangkapan benih lobster.

Namun, setelah adanya pelarangan, maka otomatis pendapatan para nelayan juga menurun, bahkan harus berurusan dengan hukum ketika menangkap benih lobster.

Dia juga menanggapi terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada pihak-pihak terkait, terutama dari orang dekatnya, yang diuntungkan dengan dibukanya ekspor lobster.

"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi, ingat diberitakan itu hanya dua tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR ingin KKP lebih kedepankan budi daya daripada ekspor

Dia menjelaskan kalau ada dua atau tiga orang yang ada hubungannya dengan dia, apakah salah jika mendapatkan izin ekspor lobster.

Padahal, pihaknya juga tidak tahu secara persis, sebab yang memberikan izin adalah tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan dia secara pribadi.

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya," katanya.

Yang jelas, kata Edhy, keluarga, kerabat, dan lingkungan masyarakatnya tidak ada yang terlibat.

Ia mengaku hanya ingin melayani warga negara.

Baca juga: Menteri Edhy: Seekor lobster bisa bertelur hingga satu juta
Baca juga: Menteri Edhy: Prioritas utama budi daya lobster, bukan ekspor

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri KP: saatnya isi zona ekonomi eksklusif dengan nelayan Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar