Gubernur Jawa Tengah minta kepala sekolah meniadakan pungutan liar

Gubernur Jawa Tengah minta kepala sekolah meniadakan pungutan liar

Arsip Foto. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengecek proses validasi dan verifikasi data faktual penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Semarang. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti seluruh kepala sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri di wilayahnya untuk meniadakan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun pada siswa baru usai penerimaan peserta didik baru 2020.

"Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru," katanya di Semarang, Selasa.

Gubernur mengatakan bahwa sudah ada laporan dari orang tua siswa mengenai adanya pungutan liar di sekolah dan menegaskan bahwa kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli akan ditindak tegas.

"Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa, nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan," ujarnya.

Ganjar juga meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa untuk membahas aturan pemungutan iuran sekolah.

"Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo, tapi tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela," katanya.

Ia menuturkan, biasanya pengelola sekolah mengenakan pungutan biaya pembuatan seragam sekolah, memaksa siswa baru membeli seragam di tempat yang ditunjuk.

"Belinya di sini, mau apa tidak begitu. Ada laporan itu dan saya tindaklanjuti. Ngakunya mereka hanya menawarkan dan berkilah tidak memaksa. Yang begini-begini ini jangan," katanya.

Selain itu, menurut dia, ada pengelola sekolah yang mengutip biaya pembangunan infrastruktur sekolah atau mengatasnamakan pungutan sebagai infak atau sedekah.

"Masa infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur sekolah) biar jadi urusan pemerintah, makanya kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," katanya.

Gubernur meminta pengelola sekolah menyusun sebaik mungkin rencana pembangunan infrastruktur sekolah dan mengajukannya ke pemerintah.

"Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," katanya.

Baca juga:
Satgas Saber Pungli Pekalongan sosialisasi antipungli pada pendidik
Ombudsman : Waspadai pungli lewat pembelian seragam sekolah

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar