Anggota DPRD: Perlu ketegasan gubernur agar edukasi COVID-19 efektif

Anggota DPRD: Perlu ketegasan gubernur agar edukasi COVID-19  efektif

Petugas Satpol PP melintas di depan pintu masuk Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, pada hari pertama penerapan mekanisme ganjil genap kios pedagang, Senin (15/6/2020). ANTARA/Andi Firdaus/am.

Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah, camat dan wali kota) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan perlu ketegasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar edukasi ke masyarakat soal COVID-19 oleh petugas lokal seperti lurah, camat, dan wali kota bisa efektif.

Karenanya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini meminta Anies untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di bawahnya apabila terbukti lemah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.

Baca juga: Anggota DPRD: Warga ekonomi rendah cenderung abai protokol COVID-19

"Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah, camat dan wali kota) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh. Harapannya mereka tidak kendur hingga akhir tahun atau tepatnya sampai vaksin COVID-19 ditemukan," kata Gilbert berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, kelompok masyarakat menengah dan atas sudah mampu menjaga dirinya terhadap penularan COVID-19. Contohnya, memakai masker, berjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan.

Baca juga: Pasien sembuh dari COVID-19 di Jakarta bertambah 373 orang

Namun kesadaran seperti itu sulit diharapkan tumbuh spontan di kalangan masyarakat berekonomi lemah karena berbagai alasan.

"Karenanya, diperlukan  peran aktif pejabat wilayah untuk mengedukasi," ujar Gilbert.

Berdasarkan data yang dia punya, angka reproduksi (Rt) COVID-19 di Jakarta berada di poin 0,99 atau 0,98 (kurang dari 1). Besaran angka tersebut sebagai dasar untuk mengatakan COVID-19 sudah terkendali akan membuat masyarakat Jakarta gegabah terhadap wabah ini, kata Gilbert.

Baca juga: Dinas Pendidikan cabut KJP pelajar terlibat tawuran di Daan Mogot

"Ucapan 'terkendali' sangat tidak bijak digunakan dalam kondisi sekarang ini, di mana grafik tetap tinggi dengan angka absolut di atas 200 kasus per hari," ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini per 6 Juli 2020. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 231 kasus.

Secara kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 12.526 kasus. Dari jumlah tersebut, 8.036 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 659 orang meninggal dunia.

"Sampai dengan hari ini kami laporkan, 493 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.340 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 511 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 731 orang," kata Dwi pada Senin (6/7) lalu.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Epidemiolog : Belum ada klaster transportasi publik di manapun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar