Komisi III ingatkan KPK, dana COVID-19 tidak dibobol "penumpang gelap"

Komisi III ingatkan KPK, dana COVID-19 tidak dibobol "penumpang gelap"

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat jumpa pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi penggunaan dana untuk penanganan COVID-19 agar tidak dibobol oleh "penumpang gelap".

"Terkait pengawasan dana COVID-19 juga disoroti oleh Anggota Komisi III bahwa jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan tetapi ada penumpang gelap yang akhirnya kebobolan dana," ucap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery usai rapat dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Komisi III turut pertanyakan kasus lama di KPK yang terkatung-katung

KPK, kata Herman, sudah menjawab akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dana untuk penanganan COVID-19 tersebut.

"Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini, Pimpinan KPK sudah menjawab bahwa terus ada pendampingan terus ada pengawasan dan bahkan bila ada penyimpangan pimpinan KPK juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan," tuturnya.

Baca juga: Rapat Komisi III DPR dengan KPK digelar tertutup

Terkait hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya tetap berkomitmen untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana penanganan COVID-19 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Supaya anggaran itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan. Bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka Pilkada semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas dan KPK bertindak tegas bila ada fenomena korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Firli.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. 

Baca juga: Komisi III gelar RDP di Kantor KPK

Baca juga: KPK katakan penyaluran bansos jangan dipandang selalu terjadi korupsi

Baca juga: Pemkot Surabaya terima 20 laporan pengaduan terkait bansos COVID-19

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung pastikan satu pejabat OJK sebagai tersangka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar