Pemkot Jakpus intensifkan pemeriksaan hewan kurban mulai 20 Juli

Pemkot Jakpus intensifkan pemeriksaan hewan kurban mulai 20 Juli

Ilustrasi - Penjualan hewan kurban di Pasar Kambing Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (ANTARA News/Dewa Wiguna)

Jadi kami pastikan bahwa hewan-hewan kurban yang dijual di Jakarta Pusat itu aman
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat mulai mengintensifkan pemeriksaan hewan-hewan kurban di delapan kecamatan sekitar 10 hari menjelang perayaan Idul Adha 1441 H atau tanggal 20 Juli 2020.

"Kami intensifkan mulai  20 Juli karena kebiasaan tahun-tahun lalu di Jakarta Pusat pasti dua minggu sebelum hari-H baru mulai ada (hewan ternak). Kalau sekarang turun pun belum efektif karena belum ada," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kasudin Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Pusat Suharini Eliawati saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Jakarta Pusat ajak warga bertanam di lahan sempit

Pemeriksaan  oleh petugas dari Suku Dinas KPKP Jakarta Pusat untuk memastikan kondisi hewan-hewan ternak itu bebas dari bakteri 'bacillus anthracis' penyebab penyakit antraks.

Antraks merupakan penyakit zoononis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, tapi tidak dapat ditularkan antar sesama manusia.

Baca juga: Sudin KPKP Jakarta Pusat tebar 10.000 bibit ikan di Kebon Kosong

Penyakit dapat menyerang beberapa organ tubuh mulai dari kulit, pencernaan, hingga pernapasan, serta dapat disembuhkan dengan meminum obat antibiotik sesuai anjuran dokter.

"Jadi kami pastikan bahwa hewan-hewan kurban yang dijual di Jakarta Pusat itu aman. Kami keluarkan surat keterangan hewannya dengan hasil laboratorium negatif antraks itu sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya," kata Suharini.

Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya para pemasok hewan-hewan kurban dari luar Jakarta diharuskan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Baca juga: Pemkot Jaksel temukan daya beli masyarakat menurun 70 persen

Suharini mengatakan hal itu diperlukan mengingat saat ini pandemi COVID-19 melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibu Kota Jakarta.

"Sesuai dengan Pergub 60/2020, mereka itu butuh SIKM itu. Jadi dalam hal ini Sudin KPKP tidak bisa berdiri sendiri, karena kami pada surat kesehatan hewan tetapi izinnya (pedagang) dari luar (wilayah) ke DKI Jakarta kita bekerja sama dengan teman-teman PTSP,"ujar Suharini.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pengadilan Tinggi Surabaya operasikan Anjungan PTSP

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar