Belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan karena hampir seluruh belanja penanganan COVID-19 dimasukkan ke dalam cadangan belanja bendahara umum negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Juni 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57 persen persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut merupakan 24,8 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 72/2020 yang ditetapkan sebesar Rp1.039,2 triliun triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.

"Ini lebih dalam dari defisit tahun lalu yang yaitu 0,85 persen dari PDB," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres: Pemerintah akan lebarkan defisit jika diperlukan

Sri Mulyani menuturkan pagu defisit untuk tahun ini telah direvisi tiga kali yaitu pertama dalam APBN 2020 sebesar 1,76 persen, kemudian sesuai Perpres 54/2020 sebesar 5,07 persen, dan Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen.

Sementara itu, ia mengatakan realisasi pendapatan negara untuk semester I tahun ini mencapai Rp811,2 triliun atau 47,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Pendapatan tersebut turun 9,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp899,6 triliun yang tumbuh 7,9 persen dari semester I 2018.

Pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 9,4 persen (yoy) pada semester I yaitu hanya Rp624,9 triliun atau 44,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang juga berkontribusi dalam pendapatan negara turut mengalami kontraksi hingga 11,8 persen (yoy) yaitu Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp294,1 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, untuk realisasi belanja negara hingga semester I 2020 tumbuh 3,3 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.068,9 triliun dari Rp1.304,7 triliun pada periode sama tahun lalu.

Realisasi Rp1.068,9 triliun tersebut merupakan 39 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.

Realisasi belanja negara tumbuh karena belanja pemerintah pusat naik 6 persen (yoy) yaitu Rp668,5 triliun yang telah mencapai 33,8 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.975,2 triliun.

"Belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan karena hampir seluruh belanja penanganan COVID-19 dimasukkan ke dalam cadangan belanja bendahara umum negara," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah terbitkan Samurai Bonds 100 miliar yen guna biayai defisit
Baca juga: Sri Mulyani sebut ekonomi dunia sudah resesi akibat COVID-19

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020