Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pasar Modal dan Keuangan Non Bank, Wishnu Wardhana mengatakan, program-program pemerintah itu diharapkan akan memberikan jawaban atas harapan masyarakat termasuk masyarakat kalangan global bahwa prospek perekonomian Indonesia mendatang akan lebih menggembirakan.
"Program-program ini penting untuk menjawab harapan itu," kata Wishnu Wardhana.
Sepuluh tahun yang lalu, bangsa Indonesia berangkat dengan pesimisme termasuk dari kalangan internasional, namun saat ini telah muncul adanya kemajuan termasuk bidang ekonomi.
Beberapa bulan lalu, kalangan internasional seperti majalah The Economics menilai adanya kebangkitan perekonomian Indonesia. Media itu memasukkan Indonesia sebagai bagian dari kelompok BRIC yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. OECD juga memasukkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai prospek menggembirakan.
Pada hari pertama (29/10), acara Temu Nasional dihadiri oleh 1.573 peserta dan pada hari kedua (30/10) dihadiri 1.300 peserta. Mereka adalah para pemangku kepentingan seperti anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, gubernur, pimpinan DPRD, eselon I kementerian/lembaga, asosiasi di KADIN, tokoh masyarakat, LSM, dan wakil dari perguruan tinggi.
Sementara itu Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahmudi mengharapkan "National Summit" digelar bukan hanya simbolis dari gagasan pemerintahan baru untuk mencari jalan keluar percepatan pembangunan dan menjadi program yang tidak bisa diimplementasikan.
"`National summit` bisa menjadi gagasan yang bagus, jangan sampai ini hanya simbol saja dan hanya menjadi program yang tak menghasilkan apa-apa selain butir-butir tulisan yang tidak bisa atau tidak akan dijalankan," kata Mahmudi.
Menurut dia, sebagai pertemuan puncak para pemangku kepentingan pembangunan, baik itu dari kabupaten, kota, provinsi, juga pemerintah pusat serta swasta, Temu Nasional sangat strategis untuk merumuskan sinergi pembangunan ke depan.
"Berkumpulnya para "stakeholder" membuat berbagai masalah yang dialami dapat dikemukakan untuk dicarikan jalan keluar. Dan dengan adanya sinergi maka pembangunan akan semakin terarah dan lebih baik lagi," katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah mendapatkan ratusan masukan untuk dijadikan rekomendasi dalam penyusunan program 100 hari dan 5 tahun melalui Nasional Summit.
"Seluruh masukan kami catat, isinya ratusan masukan yang berharga bagi kami," kata Hatta Rajasa.
Hatta menyebutkan, dari tiga bidang yaitu perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan politik hukum dan keamanan (polhukam) telah dibentuk 17 komisi untuk membahas masalah-masalah penting di tiga bidang itu. Berbagai rekomendasi telah dilaporkan oleh masing-masing fasilitator kepada ketiga Menteri Koordinator.
Selanjutnya, tiga Menko Koordinator melaporkan masukan-masukan itu kepada Wakil Presiden Boediono yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan penyempurnaan program 100 hari dan lima tahun pemerintah.
Hatta menyebutkan, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan agenda penting pemerintah periode 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7 persen pada 2014 yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.
Krisis global yang cukup berat tahun 2008 menyebabkan penurunan ekonomi dunia yang sangat drastis dari 3,0 persen menjadi 1,1 persen. Pemulihan diharapkan terjadi pada 2010 dengan pertumbuhan sebesar sekitar 3,1 persen, sementara pada 2009 sebesar sekitar 2,5 persen.
Meskipun perekonomian dunia melemah, Indonesia menunjukkan hal positif, dan dianggap sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan tinggi, dan cukup baik menghadapi krisis sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,3 persen pada 2009.
Hatta menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 diharapkan tidak kurang dari 7 persen di mana tahun 2010 mencapai 5,5-5,6 persen, tahun 2011 sebesar 6,6-6,9 persen, tahun 2012-2013 sebesar 6,7-7,4 persen, dan 2014 sebesar 7 persen.
"Industri manufaktur merupakan sektor industri yang mendapat penajaman karena banyak menyerap tenaga kerja. Insentif fiskal akan diberikan secara selektif sehingga dapat memberikan dampak positif," katanya.
Rekomendasi Penting
Sejumlah rekomendasi penting dalam bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang politik hukum dan keamanan (polhukam), muncul dalam Temu Nasional yang berlangsung di Jakarta pada 29-30 Oktober 2009.
Rekomendasi bidang perekonomian meliputi sektor infrastruktur, revitalisasi industri dan jasa, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, energi terbarukan, pemberdayaan UMKM, transportasi, dan pangan.
Pada sektor infrastruktur antara lain direkomendasikan perlunya Perppu pengadaan tanah, pengaturan pengelolaan dana badan layanan umum (BLU), perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta, dan pembentukan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.
Rekomendasi pada revitalisasi industri dan jasa antara lain perlunya perbaikan kinerja PLN untuk meminimalkan pemadaman dan perbaikan kinerja Perusahaan Gas Negara sehingga suplai gas kepada industri stabil. Pada sektor ketenagakerjaan antara lain direkomendasikan perlunya perbaikan infrastruktur transportasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitasnya. Pada sektor pariwisata antara lain direkomendasikan adanya pengurusan visa on arrival di dalam pesawat.
Pada sektor energi antara lain direkomendasikan perlunya jaminan pasokan energi dari pemerintah, dan perlunya menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II.
Pada sektor energi terbarukan antara lain direkomendasikan perlunya keringanan pajak untuk energi terbarukan, Pada pemberdayaan UMKM antara lain direkomendasikan perlunya pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui UU dan perbaikan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada sektor transportasi antara lain direkomendasikan penyelesaian kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar. Pada sektor pangan antara lain direkomendasikan perlunya penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan.
Sementara itu bidang polhukam meliputi sektor pemantapan otonomi daerah dan pembangunan daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum dan perlindungan HAM, pemberantasan dan pencegahan terorisme, dan pertahanan.
Pada pemantapan otonomi daerah dan pembangunan daerah, antara lain diusulkan evaluasi terhadap keinginan pemekaran daerah; pilkada diselenggarakan daerah lebih efisien, efektif dan tidak berdampak pada kenyamanan masyarakat; perimbangan dana alokasi umum ke daerah; pelayanan publik, aparatur perlu memenuhi pelayanan yang lebih cepat.
Rekomendasi pada sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi antara lain penguatan pengaduan lembaga masyarakat terkait pemerantasan korupsi, dan perizinan yang lebih cepat. Pada pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain direkomendasikan perlunya pengaturan interaksi dan pemantapan hubungan antar lembaga hukum KPK, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; dan pemberdayaan lembaga perlindungan saksi.
Pada reformasi bidang hukum dan perlindungan HAM, rekomendasi yang muncul antara lain peningkatan koordinasi antara produk hukum di pusat dan daerah atau sektoral yang tumpang tindih, rekrutmen aparat bidang hukum yang baik, dan kepastian hukum bagi pengusaha, birokrat yang melaksanakan program pemerintah.
Untuk pemberantasan dan pencegahan terorisme antara lain diusulkan agar hasil penyelidikan intelejen bisa dipakai penegak hukum terkait teroris, dan teroris tidak hanya ditangani oleh aparat kepolisian tetapi harus tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagai bagian pencegahan.
Di sektor pertahanan, antara lain diusulkan perlunya langkah terobosan pengadaan alutsista karena penambahan anggaran Rp5 trilun di 2010 tidak bisa mengejar idle selama 15 tahun terakhir. Langkah terobosan itu berupa memberdayakan industri dalam negeri dan pembiayaan dalam negeri.
Bidang kesejahteraan rakyat terdiri atas 6 komisi yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan, perubahna iklim, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, dan komisi agama dan pembangunan.
Pada pengentasan kemiskinan, misalnya disarankan perlunya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), implemtasi yang lebih efektif berbagai program kesra terutama pada desa-desa miskin seperti beras bersubsidi, bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan pemberian bea siswa bagi siswa dari keluarga miskin.(*)
Oleh Oleh Agus Salim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
