Kemlu RI tanggapi usulan membentuk Satgas Palestina oleh BKSAP DPR

Kemlu RI tanggapi usulan membentuk Satgas Palestina oleh BKSAP DPR

Tangkapan layar saat Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Febrian A Ruddyard menjadi pembicara dalam web seminar dalam jaringan yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, di Jakarta, Jumat (10/7/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Tapi kalau lebih fokus dalam bentuk satgas, saya rasa jadi pertimbangan yang baik
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia Febrian A Ruddyard menanggapi usulan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina.

"Membentuk Satgas saya rasa itu masukan bagus, ya. Jadi memang lebih fokus dalam bentuk satgas, saya rasa jadi pertimbangan yang baik," kata Febrian dalam web seminar yang dilakukan dalam jaringan (daring), di Jakarta, Jumat.

Namun, Febrian mengatakan bahwa sebetulnya fungsi seperti satgas sudah pernah berjalan selama ini. Ia mencontohkan, ketika 2013, KBRI Mesir memfasilitasi masuknya bantuan dari masyarakat Indonesia.
Baca juga: Tentara Israel tembak mati remaja Palestina di Tepi Barat


Febrian mengatakan KBRI di Kairo, Mesir waktu itu mempermudah rombongan relawan dari Indonesia yang membawa bantuan untuk rakyat Palestina agar dapat memasuki Gaza.

Selain itu, KBRI di Amman, Yordania, lalu KBRI di Lebanon, dan Kairo itu juga sudah dianggap sebagai garis depan negara dalam memantau perkembangan Palestina.

"Secara fungsi sudah dilakukan pak, tapi kalau lebih fokus dalam bentuk satgas, saya rasa jadi pertimbangan yang baik," kata Febrian.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa usulan membentuk Satgas Palestina disampaikan oleh salah seorang Sahabat Al Aqsha bernama Dzikrullah kepada Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam webinar tersebut.

Menurut Mardani, usulan membentuk Satgas Palestina itu sebetulnya sudah cukup mengangkat dalam webinar kali ini yang bertemakan 'Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina'.

"Saya pribadi, sudah mengangkat itu Pak Febrian. Pernyataan di-pers, baiknya ada satgas ya. Ada special institution, kalau bahasanya saya," kata Mardani.
Baca juga: Bella Hadid: "Apa kita dilarang jadi orang Palestina di Instagram?"


Adapun usulan Dzikrullah adalah agar Pemerintah dapat membentuk Satgas Palestina yang nantinya merupakan task force KBRI di sekitar wilayah Timur Tengah.

Satgas itu, menurut dia, akan sangat membantu dalam hal akses DPR, LSM maupun siapa saja yang akan memantau atau bahkan masuk ke wilayah Palestina.

"Kita mau masuk, mau bertemu counterparts-nya di dalam Palestina, itu akan sangat membantu sekali satgas itu," kata Dzikrullah.
​​​​​​​
Selain itu, Satgas Palestina juga dapat berfungsi sebagai tempat keluar-masuknya informasi dari dalam Palestina mengenai perkembangan kegiatan aneksasi Israel.

"Sekarang kan perkembangannya dari detik ke detik, seperti penutupan Masjid Al Aqsha yang terjadi beberapa bulan yang lalu dan sebagainya, itu sangat memerlukan informasi yang langsung dari dalam (satgas), itu bisa didorong oleh parlemen," kata Dzikrullah.
​​​​​​​
Menyikapi pernyataan Dzikrullah, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyatakan dukungannya agar dapat dibentuknya Satgas Palestina tersebut.

"Ada baiknya juga ini dibahas di Kementerian Luar Negeri, semacam satgas atau siapa yang bertanggung jawab, begitu. Terutama di negara-negara yang berbatasan secara langsung, ya Mesir, di Yordania juga sangat penting, karena berbatasan langsung dengan Gaza di Tepi Barat. Juga di Suriah ya," kata Fadli.

Selain mendorong Pemerintah Republik Indonesia membentuk Satgas Palestina, DPR juga terus menggalang dukungan dengan parlemen di seluruh dunia.

"Kami sudah mengirim surat kepada Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriela Cuevas. Kemudian dalam IPU Meeting yang akan datang, kami bisa mengajukan resolusi atau emergency item," kata Fadli Zon.

Ia meminta agar Dzikrullah dapat mengirimkan semacam wide paper untuk menjelaskan duduk masalah yang lengkap, sehingga dapat mengedukasi parlemen dari seluruh dunia tentang yang terjadi sesungguhnya di Palestina adalah aneksasi Israel.

"Banyak yang acuh, mereka tahu ada aneksasi Israel tapi itu saja. Karena kadang mereka tidak mempunyai kepentingan, tetapi kalau disentuh sebetulnya, mereka juga bisa sangat mempengaruhi," kata Fadli.

Fadli mengatakan bahwa BKSAP DPR RI saat ini sudah mempunyai 107 grup kerja sama bilateral dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

Dengan grup kerja sama bilateral itu, Fadli optimistis bahwa itu dapat menjadi salah satu saluran menyuarakan rencana penentangan aneksasi Israel di Palestina.
Baca juga: Menlu negara-negara Arab peringatkan aneksasi israel picu konflik

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

China janji telusuri laporan terkait ABK Long Xing 629

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar