BP2MI keluhkan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal

BP2MI keluhkan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal

Tangkapan layar Kepala BP2MI Benny Ramdhani (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23-4-2020). ANTARA/Prisca Triferna

Anehnya, meski sindikat itu kerap melakukan pelanggaran hukum dan tak manusiawi, mereka tidak bisa dan tidak pernah tersentuh secara hukum.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengeluhkan keberadaan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di Media Center, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Benny, sindikat itu adalah salah satu penyebab Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sulit mendapat pemberdayaan kesejahteraan dari pemerintah pascapulang ke Tanah Air.

"Anehnya, meski sindikat itu kerap melakukan pelanggaran hukum dan tak manusiawi, mereka tidak bisa dan tidak pernah tersentuh secara hukum," kata Benny.

Baca juga: Kepala BP2MI bakal bebaskan biaya penempatan pekerja migran

Sindikat itu, kata Benny, melibatkan banyak pihak dan berasal dari oknum-oknum institusi kuat.

Meski demikian, Benny bertekad membersihkan sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal itu dengan membentuk satuan tugas antisindikat.

"Saya menyatakan perang dengan sindikat itu," katanya menegaskan.

Benny Ramdhani dalam diskusi tersebut juga mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaganya dalam memberi perlindungan kepada para pekerja migran.

Kendala yang dihadapi pertama adalah minimnya anggaran yang dimiliki oleh BP2MI, kemudian kendala kedua adalah perbedaan data jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Kementerian Luar Negeri memiliki data yang tidak sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bank Dunia pun juga memiliki data tersendiri mengenai berapa banyaknya pekerja asal Indonesia yang tersebar di 152 negara," katanya.

Baca juga: Wakil MPR Jazilul sebut satu nyawa WNI sangat berharga

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengaku kerap menemukan pekerja sektor domestik di luar negeri, misal sebagai pembantu rumah tangga, kembali ke Tanah Air juga bernasib sama.

"Saat bekerja kembali di Tanah Air, nasib mereka tetap sama, bekerja sebagai pembantu rumah tangga," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.

Padahal, dengan bekerja di luar negeri, pekerja dapat mengurangi angka pengangguran karena jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri yang terbatas.

"Bila pengangguran di suatu negara tinggi, negara itu bisa dikatakan tidak maju," ujar Jazilul.

Ia juga mengatakan bahwa para pekerja di luar negeri menjadi pahlawan devisa bagi negara karena mereka kerap mengirimkan pendapatannya untuk digunakan di kampung halamannya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu juga mengatakan bahwa Presiden Soekarno pernah mengatakan Indonesia bukan bangsa kuli, dan Indonesia juga bukan kuli di antara bangsa-bangsa.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Nasib purna-PMI harus diperhatikan pemerintah

Senada dengan Wakil Ketua MPR RI, anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rachmad Handoyo juga mengatakan bahwa nasib para pekerja migran pascapulang ke Tanah Air perlu diperhatikan.

Terkait dengan BNP2MI, Rachmad memberi apresiasi atas keberanian Benny. Namun, menurut dia, lembaga itu tidak sendiri dalam bekerja.

"Banyak mitra yang bisa diajak untuk memberdayakan para pekerja migran dan purna pekerja migran. Bisa mengajak BUMN dan DPR untuk melakukan pemberdayaan," katanya.

Baca juga: MPR: Perlu langkah khusus bagi pemberdayaan purna-PMI

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

133 pekerja migran ilegal dipulangkan ke Tanjungbalai

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar