MPR: Pemerintah patut belajar dalam tangani ekonomi akibat COVID-19

MPR: Pemerintah patut belajar dalam tangani ekonomi akibat COVID-19

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk belajar dari negara tetangga dalam menangani perekonomian akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah bukan hanya belajar cara menangani dampak kesehatan, tetapi juga dalam hal penanganan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan misi Pemerintah yaitu melawan COVID-19 sekaligus ingin meningkatkan ekonomi," kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, negara-negara di Asia Tenggara berhasil meredam laju Pandemi Covid-19. Di Malaysia misalnya, kasus harian menurun drastis dan telah berhasil melewati fase kritis pada bulan april yang lalu. Penambahan kasus harian pada (11/7) hanya 13 kasus sehingga total kasus sebanyak 8.696 kasus.

Begitupun dengan Thailand yang juga telah berhasil melewati fase kritis pada bulan april lalu. Penambahan kasus harian pada (11/7) hanya 14 kasus sehingga total kasus sebanyak 3.216 kasus.

Bahkan, Vietnam sampai detik ini belum ada kasus kematian sama sekali. Total yang terkontaminasi pun hanya 370 orang.

"Keberhasilan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya harus dicontoh oleh Indonesia. Memang, mereka melakukan pengetatan dan lockdown sejak awal sehingga berhasil melokalisir dan meredam laju penyebaran COVID-19. Berbeda dengan Indonesia, yang baru melakukan pembatasan pada saat kasus telah membludak," jelas Syarief Hasan.

Bukan hanya menangani kesehatan, negara tetangga juga mesti dicontoh dalam hal penanganan ekonomi.

International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Vietnam akan melejit kembali sebesar 7 persen. Begitu pun dengan Thailand dan Malaysia yang diprediksi membaik kembali di atas 3 persen pada akhir 2020.

Berbeda dengan Indonesia, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu mencapai 0,5 persen sampai akhir tahun 2020. Angka ini jauh dari proyeksi Pemerintah sebesar 5,1 persen.

"Kasus harian yang berada di angka 1000 lebih kasus dalam beberapa pekan terakhir ditambah penyerapan anggaran penangan COVID-19 menjadi penyebab utamanya," kata mantan menteri Koperasi dan UMKM ini.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk lebih berkonsentrasi dalam menekan laju penyebaran COVID-19 yang sudah mencapai 74.018 kasus pada Sabtu (11/7).

Ia berharap pemerintah bisa merealisasikan anggaran kesehatan dan bantuan sosial secara maksimal baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM dan Koperasi yang sudah dianggarkan sebesar Rp 695.2 Trilliun.

Baca juga: Wahana Visi Indonesia rapat daring menjelang normal baru di sekolah

Baca juga: Indonesia hasilkan lima ventilator yang masuk tahap produksi

Baca juga: Perusahaan Indonesia disarankan lebih lincah di era pandemi

Baca juga: Presiden bersyukur Indonesia naik status ke menengah atas

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

​​​​​​​Ketua MPR bertemu presiden bahas sidang tahunan format baru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar