Hari Pajak 2020, DJP perkuat sinergi tingkatkan pendapatan negara

Hari Pajak 2020, DJP perkuat sinergi tingkatkan pendapatan negara

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 di Jakarta, Selasa (14/7/2020). ANTARA/HO-Humas DJP Kemenkeu/aa.

Direktorat Jenderal Pajak akan selalu bisa diandalkan dalam mengelola penerimaan negara
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi dalam rangka menjadikan pajak sebagai instrumen dalam mengumpulkan pendapatan negara, terutama saat krisis akibat pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang mengusung tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”.

“Dengan sinergi yang terus kita lakukan bersama, saya optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu bisa diandalkan dalam mengelola penerimaan negara ,” katanya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 turun 7,9 persen

Suryo menyatakan berbagai perubahan yang terjadi secara cepat telah berimplikasi pada pengelolaan keuangan negara, seperti direvisinya APBN sampai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Diperlukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam menghadapi tantangan yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan perpajakan mengemban dua fungsi utama yaitu budgeter dan regulerend sehingga harus dikelola dengan baik karena diperlukan untuk membiayai belanja, sekaligus menentukan besaran pembiayaan yang harus disiapkan.

Baca juga: Asosiasi konsultan dorong wajib pajak terbuka penuhi kewajiban

Tak hanya itu perpajakan juga harus mampu melindungi berbagai aspek ekonomi sehingga masyarakat maupun sektor usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan bersaing baik secara lokal maupun global.

“Pemahaman inilah yang meski terus kita bangun sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” katanya.

Suryo menyebutkan sinergi perlu ditingkatkan mengingat penerimaan pajak sampai akhir semester I 2020 masih tertekan yakni Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.

Angka tersebut terkontraksi hingga 12,01 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp604,3 triliun.

Baca juga: Kemenkeu berencana perpanjang gratis pajak penghasilan bagi UMKM

Sementara itu, Suryo menuturkan fungsi regulerend dalam sektor perpajakan telah dijalankan melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi dengan harapan dapat meringankan beban dunia usaha di tengah pandemi COVID-19.

“Selain mengawal penerimaan pajak, kita juga diharapkan mampu untuk memonitor implementasi kebijakan pemerintah tersebut,” tegasnya.

Suryo pun mengajak jajarannya di DJP untuk memastikan para Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan insentif dengan baik sehingga mampu berkontribusi dalam mendorong perekonomian nasional.

“Kita tentunya berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat kembali tumbuh positif pada triwulan III dan selanjutnya,” ujar Suryo.

Baca juga: Sri Mulyani katakan 365.831 wajib pajak manfaatkan insentif

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jatim perpanjang pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar