AP Batubara yang juga anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP mengatakan, di Jakarta, Jumat, menanggapi maraknya "mafia" dalam penegakan hukum di Indonesia seperti terlihat dari hasil rekaman upaya melemahkan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) (3/11).
Menurut AP (panggilan akrab AP Batubara) jika pemerintah tidak segera mempercepat reformasi bidang hukum maka dikhawatirkan tidak akan terwujud program upaya meningkatkan kesejahteraan dan persamaan di depan hukum bagi rakyat Indonesia serta kepercayaan asing bagi negara Indonesia dikhwatirkan menurun.
Dia menilai betapa lemahnya moral aparat penegak hukum saat ini terlihat dalam rekaman upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut-sebut oknum pejabat di lingkungan Polri, Kejaksaan Agung menerima "suap" dari kelompok mafia tertentu.
Oleh karena itu, AP meminta pemerintah agar segera membuat program reformai bidang hukum sehingga dalam penanganan masalah hukum bebas dari adanya "mafia" dan masyarakat benar-benar merasakan rasa keadilan atas penegakan hukum, serta pemerintahnharus mampu menindak tegas oknum terlibat dalam mafia peradilan.
Pada kesempatan itu, AP menyambut baik dan mendukung langkah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah menginstruksikan jajaran PDIP di DPR sebagai partai "oposisi" yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi khususnya mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai UUD 1945, Pancasila dan UU.
Dia mengharapkan, agar Fraksi PDIP di DPR terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, dan UU, seperti rencana pengajuan hak angket atas "bail out" bantuan dana sekitar Rp6,7 triliuan kepada Bank Century, padahal DPR periode lalu hanya menyetuju kucuran dana sekitar Rp1,3 triliun.
AP menyatakan optimis, Fraksi PDIP di DPR sebagai partai oposisi akan mendapat dukungan rakyat karena melakukan pekerjaan mulia dalam kehidupan negara demokratis, yaitu adanya partai yang sanggup mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"PDIP sudah jelas merupakan partai para pejuang demokrasi yang tidak gila pada kekuasaan, sehingga PDIP sebagai oposisi, berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY telah mendeklarasikan "ganjang mafia (GM)" dalam 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dimulai di lingkungan institusi penegak hukum, deparetmen, perpajakan dan bea cukai.
Kepada masyarakat, Presiden juga mengimbau agar siapa pun yang menjadi korban mafia kasus dapat segera melaporkan ke PO BOX 9949 JKT 10000 dengan menggunakan kode khusus "GM" di ujung amplop.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
