"Ini masalah kita yang terjadi selama ini, sehingga saya minta para gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan untuk segera memberi nama bagi pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni," katanya di Kupang, Rabu.
Menteri Fadel yang juga mantan Gubernur Gorontalo mengemukakan hal itu dalam pertemuan para gubernur Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Para gubernur yang hadir dalam pertemuan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan itu antara lain Gubernur NTT, Gubernur NTB, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Bangka Belitung.
Jumlah pulau di Indonesia yang belum diberi nama, menurut Fadel, tercatat sekitar 13.000 pulau, sedang pulau yang sudah diberi nama sekitar 4.000 pulau.
Provinsi NTT, misalnya, terdiri dari 566 pulau besar dan kecil. Dari jumlah tersebut, kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, baru 246 pulau yang diberi nama, termasuk 42 pulau yang berpenghuni, sedang 320 pulau lainnya belum diberi nama.
Dari jumlah pulau tersebut juga tercatat 524 pulau diantaranya hingga kini belum berpenghuni atau tak bertuan.
Fadel berharap pemerintah daerah sudah menamai pulau-pulau kecil tersebut pada 2010, sehingga nama-nama pulau segera diusulkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui keberadaan pulau tersebut.
"Jika nama pulau diberi pada 2010, maka pada 2012 pulau-pulau tersebut sudah ditetapkan oleh PBB menjadi milik Indonesia," katanya.
Pemberian nama tersebut, lanjutnya, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama bagi daerah-daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai.
Dengan pemberian nama tersebut, kata Fadel, maka Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembangunan di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir dapat segera dilaksanakan.
Beberapa fasilitas dan sarana yang harus segera dibangun di pulau-pulau kecil atau daerah pesisir antara lain infrastruktur listrik, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta jalan raya.
"Kami hanya memiliki dana sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan itu, dan dana itu tidak cukup," katanya.
Guna mendukung pembangunan di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, katanya, Departemen Pekerjaan Umum yang memiliki dana mencapai Rp50 triliun siap memberikan dukungan.
"Kita akan melakukan kerja sama dengan Departemen PU selama tiga tahun untuk pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil, terutama jalan dan air bersih," katanya menambahkan.
Dia berharap dengan pembangunan tersebut, maka pulau-pulau kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan perekonomian yang tinggi dalam mendukung perekonomian nasional.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
