Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, berharap pada masa-masa mendatang jangan ada lagi tindakan "penebangan" menara telekomunikasi oleh sementara pemerintah kabupaten atau kota karena akan membingungkan banyak pihak selain investor.

"Coba bayangkan, bagaimana kalau ada `blang spot` di Nusa Dua, Kuta, dan pusat wisata seperti Bali? Apa kata dunia? Ini salah satu jaminan keamanan yang diminta dari hasil sidang ini selain sepakat untuk meningkatkan konektivitas jaringan telekomunikasi dan informatika di Asia-Pasifik," katanya, kepada ANTARA, seusai Sidang Menteri-menteri Telekomunitas Asia-Pasifik (APT), di Nusa Dua, Bali, Jumat malam.

Sejak menjadi menteri, Sembiring untuk pertama kali menjadi tuan rumah perhelatan internasional, yaitu bagi pertemuan para menteri komunikasi se-Asia Pasifik dan para CEO perusahaan terkait telekomunikasi dan informatika. Muara akhir dari seluruh kesepakatan para menteri dan pemegang kepentingan di bidang informasi dan informatika ini adalah menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di kawasan.

Hadir dalam sidang itu sejumlah besar menteri, di antarannya Menteri Komunikasi China, Qinjian Lou, Menteri Komunikasi Bhutan, Lyonpo N Rai, Menteri Komunikasi Jepang, Terasaki Akira, dan Sekretaris Jenderal ITU, Hamadoun I Toure, serta Sekretaris Jenderal APT, Yamada Toshiyuki.

Sidang yang juga bertepatan peringatan 30 tahun APT itu menyepakati lima hal pokok, yaitu memperluas konektivitas jalurlebar, menyediakan atmosfer yang aman dan handal melalui inisiatif informatika dan telekomunikasi, memfasilitasi pelayanan konvergensi secara efektif, merangsang pembangunan isi dan aplikasi layanan, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Sembiring, melalui harapan peningkatan koordinasi pembangunan jaringan telekomunikasi antara pusat dan daerah itu, menegaskan, "Pembangunan dan peningkatan ekonomi itu seiring dan sebangun dengan peningkatan kualitas komunikasi. Jadi, kalau telekomunikasi terganggu, pasti ekonomi dan pembangunan juga."

"Kepala daerah di manapun, selayaknya lebih bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Karena ini menyangkut berbagai dimensi di luar fisik pembangunan menara telekomunikasi saja. Marilah sama-sama kita carikan solusi terbaik," katanya.

Dari sisi pergerakan kapital di sektor telekomunikasi dan informatika, di Indonesia sendiri, dana itu mencapai Rp300 triliun setahun, baik oleh perusahaan milik pemerintah ataupun swasta. Jaringan perusahaan telekomunikasi dan informatika internasional juga beroperasi di Indonesia.

Menurut Sembiring, satu persen pertumbuhan investasi di bidang ini di Indonesia, bisa menambah pertumbuhan ekonomi nasional antara tiga sampai lima persen.

"Makanya, dalam sidang ini kita di Asia-Pasifik sepakat meningkatkan konektivitas ini. Saat Taiwan terkena gempa dan jaringan internet terganggu, kita tidak bisa terkoneksi karena hal itu terkait dengan jaringan yang berpusat di Amerika Serikat. Bisa dilakukan alternatif lain, melalui Hong Kong atau yang lain. Inilah yang dicoba dikembangkan," katanya.

Soal keamanan jaringan, katanya, juga menjadi isu kesepakatan tersendiri agar jangan sampai kelancaran telekomunikasi jaringan bisa disalahgunakan oleh para kriminal, baik bermotif ekonomi, politik, atau yang lain. Hal ini termaktub dalam kesepakatan di bidang promosi pembangunan isi dan aplikasi dari peningkatan jaringan dan konektivitas itu.

"Kekayaan intelektual harus dilindungi semaksimal mungkin dari kejahatan yang bisa timbul. Hal ini ditentukan langkahnya oleh satu tim tersendiri," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009