Data mikro dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat kelautan dan perikananJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bakal memperkuat data mikro karena dengan memanfaatkan hal tersebut secara nyata ke depannya bakal bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sektor kelautan dan perikanan.
"Data mikro dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat kelautan dan perikanan, karena data mikro dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga kelautan dan perikanan," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut Sjarief Widjaja, melalui data mikro inilah akan terlihat perubahan profil sosial ekonomi rumah tangga di sentra perikanan dengan tipologi yang berbeda dapat diketahui.
Dengan demikian, ia menyebutkan bahwa data memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
"Ketersediaan data yang akurat, terkini dan reliabel sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang," ucapnya
Pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan peraturan ini maka data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I lingkup KKP diintegrasikan dalam satu standar data yang dilengkapi dengan satu metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data.
Untuk data transaksi yang memiliki sifat dinamis dikelola oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Maritim, Laode Masihu Kamaluddin, mengatakan bahwa untuk kepentingan KKP di masa depan, pembangunan Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi (PIPT) berbasis Big Data, harus segera dilaksanakan.
"Saat ini kita masuk ke zaman ABC, yakni zaman (A) Artificial Intelligence, (B) Big Data, dan (C) Connectivity. Dari ketiga hal tersebut, hal paling mendasar adalah B, karenanya data yang dikembangan sebagai data dasar atau data mikro, harus berkembang menjadi big data," kata Laode.
Sebagaimana diwartakan, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa arah kebijakan digitalisasi sektor perikanan perlu diperkuat dengan pendampingan kepada nelayan dan pelaku usaha secara konsisten.
"Pemanfaatan teknologi bisa memberikan manfaat sejauh penggunanya (seperti nelayan dan pelaku usaha perikanan) bisa beradaptasi dengan pendekatan ini," kata Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, dengan teknologi, kegiatan penangkapan ikan jauh lebih efektif dan efisien, misalnya terkait penggunaan BBM khusus bagi nelayan yang melaut.
Untuk itu, ujar dia, perlu dipastikan adanya pendampingan secara terus-menerus agar teknologi dianggap sebagai bagian dari kebutuhan yang melekat pada aktivitas perikanan.
Ia tidak menginginkan berbagai proyek digitalisasi perikanan hanya sebatas proyek yang dikerjakan sekenanya, apalagi bila tidak diperluas dengan sokongan dari APBN.
Baca juga: Menteri Edhy ingin perbanyak teknologi yang bisa bantu nelayan kecil
Baca juga: Indonesia dorong kemitraan untuk dukung nelayan di Samudra Hindia
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
