Revisi aturan Tata Ruang dalam proses di DPRD DKI

Revisi aturan Tata Ruang dalam proses di DPRD DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan pers usai mengecek Pasar Palmerah, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2020). ANTARA/Laily Rahmawaty/am. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Sedang diproses sama DPRD
Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan revisi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini dalam proses pembahasan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

"Sedang diproses sama DPRD. Prinsipnya kita akan merevisi Perda terkait reklamasi Ancol Timur," kata Riza saat diwawancarai di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.

Riza mengatakan saat ini keputusan dari DPRD DKI untuk mengabulkan atau tidaknya revisi Perda RDTR sangat menentukan nasib dari reklamasi di Ancol Timur yang pada 2009 juga merupakan lokasi untuk Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau kegiatan pembenahan sistem drainase di Jakarta dengan cara pengerukan sungai serta waduk.

Lebih lanjut, Riza mengatakan kawasan Ancol Timur itu menjadi tempat pembuangan tanah dan lumpur hasil kerukan proyek 13 sungai dan 35 waduk Jakarta.

"Saat ini sudah ada 20 hektare tumpukan itu (sedimentasi tanah). Ini menjadi pintu masuk (Pemprov) supaya kita memperbaiki RDTR dan Perda-nya," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang pemberian
izin perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur 120 hektare.

Keputusan Anies pun menimbulkan kontroversi. Bahkan pada Jumat (17/7), Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menyatakan proyek reklamasi Ancol yang diizinkan oleh Anies itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dieksekusi.

Kepgub 237/2020 dinilai tidak sesuai karena tidak sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RDTR tak mencantumkan rencana perluasan kawasan rekreasi Ancol seluas 155 hektare itu.

Baca juga: Reklamasi Ancol dinilai tak punya dasar hukum jelas
Baca juga: KSTJ sebut ada empat pelanggaran reklamasi Ancol

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Perluasan lahan di Jakarta mengutamakan kepentingan publik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar