Pemprov Aceh juga diminta melakukan program kegiatan infrastruktur padat karya seperti pembangunan embung, irigasii tersier, pompanisasi, jalan produksi, bantuan rehap rumah warga, MCK yang mampu dikerjakan oleh rakyat.Meulaboh (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh, Fuadri meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar menunda rencana tender lanjutan proyek multi tahun 2020-2022 senilai Rp2,7 triliun.
Proyek besar terdiri dari 12 paket pekerjaan tersebut dinilai tidak begitu mendesak karena saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak akibat pandemi COVID-19 yang melanda Tanah Air.
“Proyek multiyears ini harus dihentikan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Aceh mengalihkan lebih memfokuskan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk memulihkan ekonomi masyarakat Aceh yang terdampak pandemi. Ini lebih rasional,” kata Fuadri dalam keterangan tertulis diterima di Meulaboh, Ahad.
Dikatakan saat ini Aceh adalah daerah termiskin di pulau Sumatera dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp17.4 triliun.
Namun angka kemiskinan di Aceh mencapai 14.99 persen dari total jumlah penduduk yang tersebar di 23 kabupaten/kota sebanyak 5,3 juta jiwa.
Baca juga: Jubir Sekber: Proyek strategis nasional tetap berlanjut di Aceh
Menurut dia, saat ini masyarakat Aceh membutuhkan program pemerintah yang mampu menggerakan ekonomi secara cepat dan massal, untuk mendapatkan kepastian hidup guna mendapatkan penghasilan ekonomi rumah tangga.
Fuadri menyarankan, agar dana sebesar Rp2,7 triliun tersebut digunakan untuk ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, sektor perikanan, peternakan, perdagangan, usaha ekonomi produktif, UMKM, industri rumah tangga.
Pemprov Aceh juga diminta melakukan program kegiatan infrastruktur padat karya seperti pembangunan embung, irigasii tersier, pompanisasi, jalan produksi, bantuan rehap rumah warga, MCK yang mampu dikerjakan oleh rakyat.
Sehingga perputaran uang dapat terdistribusi kepada rakyat secara langsung yang berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Pemerintah Provinsi Aceh harus hadir di saat rakyat sedang susah. Berikan stimulan kepada petani melalui subsidi harga yang wajar untuk komoditi yang diusahakan oleh rakyat, agar rakyat tetap melakukan kegiatan produksi. Pastikan bahwa pasar terkendali tidak dimonopoli oleh para tengkulak dan pelaku industri,” kata Fuadri menambahkan.
Mantan aktivis 98 ini juga meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar tidak memaksakan proyek multiyears, karena kegiatan ini masih bisa ditunda selama dua tahun kedepan hingga situasi ekonomi kondusif.
Baca juga: Gubernur minta menteri menambah proyek strategis nasional di Aceh
“Aceh akan hebat kalo rakyatnya tidak kelaparan, bisa bekerja dan kebutuhannya terpenuhi. Rakyat sudah memberikan kepercayaan, tolong jangan disia-siakan. Selamatkan rakyat, bantu mereka yang sedang kesusahan,” kata Fuadri menegaskan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh akan segera melakukan tender pelelangan barang dan jasa yang di antaranya adalah pekerjaan proyek multiyears.
Dengan berlangsungnya pengerjaan proyek itu harapannya penyerapan belanja modal Aceh bisa ikut meningkat.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat di Jakarta, Rabu(15/7) mengatakan serapan dana di Aceh untuk belanja modal khusus itu masih baru 23 persen.
Karena itu Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta agar pemerintah Aceh segera melakukan tender lelang barang dan jasa.
Arahan yang sama juga disampaikan kepada puluhan gubernur lainnya, dalam rapat rapat tentang percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 15 Juli 2020.
“Dan itu yang akan kita pacu. Sebenarnya dari kemarin tender sudah mulai dilakukan lagi, dan sudah ditayangkan lagi,” kata Nova seperti disampaikannya dalam siaran pers Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
“Saya sudah konsul dengan Presiden dan Mendagri bahwa pekerjaan multiyears akan kita lanjutkan,” ujar Nova lagi.
Nova menyebutkan, jika ada regulasi yang menghambat pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan presiden.
“Koordinasi nanti dilakukan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Untuk segera menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa,” ujar Nova.
Baca juga: Anggota DPRA minta proyek tahun jamak dibatalkan
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
