Menko Maritim dan Investasi resmikan fasilitas RDF di Cilacap

Menko Maritim dan Investasi resmikan fasilitas RDF di Cilacap

Direktur Manufaktur PT SBI Tbk Lilik Unggul Raharjo (kiri) saat menjelaskan cara kerja fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) kepada Menko Marives Luhut B. Pandjaitan (kanan), Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta pejabat lainnya usai peresmian fasilitas RDF di Tempat Pengolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2020). ANTARA/Tangkapan Layar Zoom/Sumarwoto

Cilacap (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meresmikan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Tritih Lor, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Peresmian yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom dan Youtube, Selasa, juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan pejabat dari sejumlah kementerian.

Saat memberi sambutan, Menko Marives mengatakan pihaknya bersepakat untuk membuat RDF di sejumlah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah.

"Kita sepakat mau membikin 'copy' ini saja. Jadi ini, 28.000 ton sampah per hari ini bisa kita selesaikan," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, BPPT akan terlibat sehingga semuanya buatan dalam negeri atau buatan anak bangsa.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan segera melaporkan masalah RDF tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan akan mengusulkan rapat internal agar bisa segera dibuat karena biaya pembuatannya berkisar Rp70 miliar hingga Rp80 miliar per unit.



Baca juga: Luhut janjikan insentif pajak bagi industri di timur Indonesia


"Kalau nanti BPPT bikin lebih banyak, saya kira cost-nya bisa turun, sehingga nanti di berbagai kota yang sampahnya kira-kira 200 ton ke bawah, mesin seperti ini sudah bisa kita lakukan. Atau, nanti beberapa kecamatan-kecamatan tertentu juga bisa kita laksanakan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri mengatakan RDF tersebut merupakan suatu langkah yang sangat hebat dan diharapkan bisa dimasukkan sebagai program pada tahun 2020 atau paling lambat tahun 2021 untuk dibuat di beberapa daerah.

Dia juga meminta BPPT untuk terlibat dalam membuat model peralatan yang digunakan dalam RDF.

"Karena Presiden menekankan betul, semua yang bisa dibuat di dalam negeri, kita buat di dalam negeri. Itulah Indonesia yang kita sebut 'new normal'," katanya.

Saat konferensi pers yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang diakses wartawan dari salah satu hotel di Cilacap maupun wartawan di berbagai daerah, Menko Marives mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah berulang kali mengingatkan para pembantunya terkait dengan masalah sampah belum terselesaikan.

"Nah, sekarang RDF yang kita lihat ini, yang konkret. Padahal, banyak sekali kota-kota di Indonesia yang sampahnya 200 ton ke bawah dan dekat dengan pabrik semen, itu bisa dimanfaatkan," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 34 kota yang akan segera dibangun RDF untuk mengatasi permasalahan sampah.


Baca juga: Tangani sampah laut, Luhut minta ada kapal khusus

Baca juga: Indonesia luncurkan rencana aksi radikal untuk kurangi sampah plastik


Terkait dengan pengurangan biaya energi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan berdasar studi yang dilihat secara sepintas, hasil olahan dari sampah tersebut, untuk kemanfaatan PLTU yang menggunakan batubara paling tidak 3 persen menggantikan kebutuhan batu baranya.

"Jadi memang sangat membantu, jadi lebih murah dari biaya batubara dan juga bisa dipakai karena dibakar pada suhu 2.000 derajat Celcius," jelasnya.

Ia mengatakan berdasarkan data, harga jual hasil RDF untuk industri sebesar Rp300.000 per ton atau setara 20 dolar AS, sedangkan batubara 40-50 dolar AS per ton dan kalorinya sama sekitar 3.000 kalori.

Konferensi pers tersebut dilakukan secara virtual karena wartawan tidak diperkenankan datang ke lokasi TPST RDF di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, guna mengurangi kerumunan seiring dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19.

Seperti diwartakan ANTARA, TPST RDF merupakan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi kebutuhan lahan tempat pemrosesan akhir sampah, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dalam hal ini, bahan bakar alternatif tersebut dihasilkan setelah melalui proses pencacahan sampah dan pengeringan.

Ada dua kementerian yang berperan dalam pembangunan TPST RDF di Cilacap, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan penyediaan mesin pengolahan sampah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan penyediaan bangunan utama.

Selain itu, Pemprov Jateng berperan dalam penyediaan sarana pendukung TPST RDF, sedangkan Pemkab Cilacap menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan TPST RDF beserta jalan akses.

Sementara PT SBI Tbk selain terlibat dalam pelaksanaannya juga berminat terhadap bahan bakar alternatif yang dihasilkan TPST RDF tersebut guna mengurangi penggunaan batu bara.

Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, TPST RDF yang menempati lahan seluas 3 hektare di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, memiliki kapasitas mengolah sampah sebesar 120 ton per hari.

Setelah melewati masa uji coba, TPST tersebut menunjukkan hasil sesuai dengan direncanakan atau standar, yakni produk berupa RDF sebanyak 30-40 ton per hari dan kadar air turun dari 57,60 persen menjadi 22,75 persen dalam waktu 20 hari dengan nilai kalori sebesar 687 kilokalori per kilogram (Kkal/kg). 


Baca juga: Luhut apresiasi pengolahan sampah di Putri Cempo

Baca juga: Pemerintah ajukan skema pungutan baru sampah di laut

 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar