counter

RI Minta Kebijakan PBB di Lebanon

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah RI meminta kebijakan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kelanjutan keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Taks Force/MTF UNIFIL)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mengunjungi KRI Diponegoro yang baru tiba dari Lebanon, di Jakarta, Minggu, mengatakan, Indonesia masih mempertimbangkan kelanjutan keikutsertaannya untuk bergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon, mengingat biaya yang sangat besar untuk lintas laut dari RI-Lebanon.

"Kalau negara lain seperti Belgia, Italia dan Jerman yang tergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, tidak perlu mengeluarkan biaya lintas laut karena jaraknya dekat, hanya tiga sampai empat hari sampai. Sedangkan kita kan perlu waktu dua bulan untuk sampai ke Lebanon, masa tidak ada biaya lintas lautnya?," tuturnya.

Terkait itu, Pemerintah RI tengah mengajukan permohonan kebijakan khusus kepada PBB agar keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim di Lebanon Selatan dapat dipertimbangkan biaya lintas lautnya, lanjut Purnomo.

Ia menegaskan, pada prinsipnya Indonesia sangat mendukung misi perdamaian PBB terlebih selama ini Indonesia telah banyak mendapat kepercayaan dari lembaga dunia itu untuk berbagai misi perdamaian di berbagai belahan dunia.

Namun, lanjut Menhan, perlu dipertimbangkan pula posisi Indonesia sebagai negara berkembang. "Perlu ada kebijakan dari PBB untuk biaya lintas laut..jadi ada `win win solution` ya lah..," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin mengatakan, biaya lintas laut yang harus dikeluarkan untuk satu kali perjalanan adalah Rp9 miliar.

Dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, ada nota kesepahaman di antara negara yang tergabung dalam Satgas Maritim bahwa biaya lintas laut ditanggung masing-masing negara.

"Nah negara lain, jaraknya dekat dengan Lebanon hanya tiga sampai empat hari, jadi tidak perlu biaya lintas laut. Tetapi Indonesia butuh waktu dua bulan, jadi perlu ada kebijakan khusus terkait biaya lintas laut bagi TNI," katanya.

Supiadin menambahkan, pembahasan dengan PBB masih berlangsung dan diharapkan dalam dua pekan ke depan sudah ada kesepakatan terkait kebijakan khusus bagi TNI.

KRI Diponegoro-365 sebagai Kontingen Garuda XXVIII-A telah mengakhiri tugasnya sebagai bagian dari Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan bersama enam negara lainnya.(*)

Pewarta: rusla
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009

Komentar