...kita harus menggerakkan pertanian sebagai jalan keluar dari krisis yang kita hadapiJakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa momentum Hari Lahir (Harlah) ke-22 PKB pada Kamis ini adalah momentum menata ulang cara kerja pendekatan baru untuk merancang strategi pembangunan yang mengoreksi mutu pendidikan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Dua hal itu disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, dalam tasyakuran Harlah ke-22 PKB, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta.
"Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, gerakkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan, keputusan, strategi baru di dalam pembangunan nasional kita," ujar Cak Imin.
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam solusi krisis yang dihadapi Indonesia, sebab, itu yang paling dekat dengan kemampuan rakyat dan paling nyata dibutuhkan di dalam masa krisis dunia ke depan.
"Ke depan ini, akan ada kesulitan dan tantangan yang disebut nanti masa panen habis, ada kesulitan pangan dan bahan pokok. Impor kita akan agak sulit karena negara lain juga mengalami penurunan produksi. Tidak ada pilihan lain, kita harus menggerakkan pertanian sebagai jalan keluar dari krisis yang kita hadapi," kata Cak Imin.
Cak Imin menyapa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang hadir sebagai salah satu kader PKB. "Enggak ada yang tahu kalau beliau ini kader PKB," kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan ingin mendukung program lumbung pangan (food estate) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penguatan sumber daya manusia dan teknologi pertanian melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia meminta kepada calon kepala daerah yang akan didukung PKB di daerah, dibuatkan kontrak politik, agar mereka mau membangun percepatan pembangunan iptek di sektor pertanian yang nanti akan menumbuhkan ekonomi alternatif bagi kebutuhan masyarakat ke depan.
Baca juga: AHY: PKB dan Demokrat tak ingin fokus lawan COVID-19 terbelah
Perbaikan mutu iptek telah dimulai PKB dengan ikut mendorong regulasi anggaran penerimaan belanja negara dapat dialokasikan 20 persen untuk pendidikan.
"Alhamdulillah, bersama partai-partai lain, komitmen itu ditetapkan. Banyak ahli-ahli anggaran yang menolak waktu itu, karena tidak signifikan dalam tata kelola maupun perencanaan. Tapi kita, politisi PKB, tata kelola, signifikansi, administrasi nomor dua, nomor satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara terwujud dengan baik," kata Cak Imin.
Selain itu, Fraksi PKB juga merancang Undang-Undang Pesantren yang penting bagi peningkatan harkat dan martabat lembaga pendidikan yang hadir sejak masa penjajahan Belanda tersebut.
"Persamaan hak, pengakuan dan penghormatan kepada pesantren sebagai kekuatan sejarah," kata Cak Imin.
Cak Imin bercerita telah mencuit di Twitter kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, agar jangan sekali-kali melupakan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam peran mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Jadi apa pun kebijakannya, jangan sampai tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," kata Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan bahwa PKB hari ini memiliki kekuatan dipilih oleh rakyat Indonesia sebesar 10 persen.
Ia mengatakan bahwa 10 persen itu adalah modal PKB mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara, arah pemerintahan serta regulasi.
Namun, ia optimistis bahwa dengan modal 10 persen itu dapat meningkat menjadi 25 persen dengan dukungan dan upaya maksimal yang diberikan kader-kader PKB.
"Karena apa, karena menteri-menteri PKB itu terus melakukan pendekatan upaya maksimal, para legislator PKB melakukan langkah-langkah penting," kata Cak Imin pula.
Baca juga: Cak Imin: PKB usung empat prinsip untuk kontribusi Indonesia di dunia
Baca juga: PKB dorong pemerintah mobilisasi tenaga medis di daerah rentan corona
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
