Kemenko Perekonomian peroleh WTP dari BPK sembilan kali berturut-turut

Kemenko Perekonomian peroleh WTP dari BPK sembilan kali berturut-turut

Suasana acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2019 di Jakarta, Jumat (24/7/2020) (Humas Kemenko Perekonomian)

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019 atau yang kesembilan kalinya sejak 2011.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, mengatakan pencapaian ini merupakan komitmen pemerintah untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan APBN.

"Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan dapat berdampak positif dan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan ini, Airlangga memaparkan pelaksanaan belanja APBN 2019 dan tantangan pada 2020, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Menurut dia, kebijakan penggunaan belanja pada 2019 secara umum telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif.

Pembenahan belanja dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, mendorong perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing, serta stabilitas harga pangan.

"Di tahun 2019 yang penuh tantangan bagi perekonomian nasional, kita patut bersyukur pelaksanaan APBN 2019 telah ditutup dengan capaian yang sangat baik," ujarnya.

Meski demikian, ia menambahkan, tahun 2020 akan menjadi tahun yang berat dan penuh tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional karena berbagai macam faktor.

Beberapa diantaranya karena harga minyak dunia yang melemah, nilai tukar rupiah yang tertekan, dan sektor pariwisata yang menurun.

"Untuk itu, mari bangun optimisme di tengah dinamika perekonomian melalui peningkatan sinergi oleh semua pihak dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian," ujarnya.

Airlangga mengharapkan pemberian opini WTP dapat selaras dan menunjang perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran secara terus menerus.

Tentunya, lanjut dia, perbaikan itu disertai pembangunan sistem pengendalian internal yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Kami berharap kepada jajaran pimpinan di Kemenko Perekonomian agar tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga harus bekerja keras dalam melaksanakan praktik tata kelola pemerintah yang baik," katanya.

Ia juga menyampaikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai action plan yang dilengkapi dengan waktu penyelesaian yang jelas dan menyampaikan pengawasan tindak lanjut secara periodik.

Airlangga juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik melalui penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, BPK juga tetap berpegang pada standar pemeriksaan yang ada tanpa mengurangi kualitas dari hasil pemeriksaan audit.

"Semoga kita dan BPK senantiasa bersinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2019 ikut hadir Anggota II BPK Pius Lustrilanang dan Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusruadi.

Selain itu, turut serta Kepala Auditorat II.A selaku penanggung jawab pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Emmy Mutiarini, serta seluruh pejabat madya di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Kemensos raih opini WTP ke empat kalinya dari BPK
Baca juga: Kemenkumham raih Opini WTP Dari BPK untuk kelima kalinya

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Airlangga jawab isu insentif pekerja bergaji di bawah Rp5 juta

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar