Kemenkeu identifikasi HKI sebagai barang milik negara

Kemenkeu identifikasi HKI sebagai barang milik negara

Dokumentasi - Petugas Tim Nasional penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (TIMNAS PPHKI), Direktorat Penyidikan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual KemenKumHam bekerjasama dengan PT.Angkasa Pura II menyebarkan selebaran yang berisi larangan penggunaan barang palsu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/9/2013). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/ed/ama/aa.

Pemerintah berupaya mendorong eksistensi kekayaan intelektual hadir dengan penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengidentifikasi hak kekayaan intelektual (HKI) atau aset tidak berwujud bernilai ekonomi tinggi sebagai barang milik negara karena dinilai dapat menjadi lokomotif pendapatan negara.

“Setelah kami petakan, bagaimana meningkatkan nilai tambah ini dan bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara berupa HKI itu,” kata Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar dalam diskusi daring terkait aset negara di Jakarta, Jumat.

Dalam paparannya, Nizar mengungkapkan di Indonesia sejak tahun 1992-2014, terdapat 1.209 paten di dalam negeri dan 1.038 paten sederhana.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah berupaya mendorong eksistensi kekayaan intelektual hadir dengan penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI).

Daya saing perekonomian suatu negara, kata dia, kini tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual dan pemasukan negara namun HKI yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negara.

Dia menjelaskan HKI di antaranya merek dagang, hak paten atau hak lisensi yang dikenal luas masyarakat memiliki nilai bisnis yang besar.

Ia memberikan contoh beberapa merek kenamaan seperti Microsoft dalam neracanya memiliki aset tidak berwujud mencapai 90 persen.

Contoh lain, sebut dia, valuasi perusahaan berbasis aplikasi digital seperti Gojek yang lebih tinggi dibandingkan aset yang dimiliki BUMN seperti Garuda Indonesia.

HKI atau aset tidak berwujud, kata dia, saat ini menjadi tantangan bagi tim penilai di DJKN termasuk upaya peningkatan kompetensi SDM dalam menilai HKI itu.

Sementara itu, terkait aset negara yang bersifat tetap, DJKN mencatat berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 mencapai Rp5.949,5 triliun.

Jumlah aset tetap ini melonjak dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yang mencapai Rp1.931,05 triliun.

Aset lainnya yakni aset lancar mencapai Rp491,86 triliun, investasi jangka panjang Rp3.001,20 triliun, piutang jangka panjang Rp56,88 triliun dan aset lainnya Rp967,98 triliun sehingga total aset mencapai Rp10.467,53 triliun.

Baca juga: Kemenkeu optimalkan barang milik negara untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Usai revaluasi, Kemenkeu sebut aset negara capai Rp10.467,53 triliun


Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemenhan, kementerian dengan aset tertinggi Rp1,64T

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar