Tunis (ANTARA) - Presiden Tunisia Kais Saied pada Sabtu (25/7) menunjuk menteri dalam negerinya untuk menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Elyes Fakhfakh, yang mengundurkan diri karena diduga terlibat konflik kepentingan.

Penunjukan Hichem Mechichi sebagai perdana menteri baru Tunisia diumumkan oleh Kantor Kepresidenan.

PM Mechichi berjanji akan mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang jadi tuntutan aksi protes massa di Tunisia.

"Saya akan membentuk pemerintahan yang memenuhi aspirasi seluruh rakyat Tunisia dan akan memenuhi permintaan mereka," kata Mechichi.

Mechichi, 46, politisi dari kubu independen, memiliki waktu satu bulan untuk membentuk pemerintahan yang mendapat kepercayaan dari parlemen lewat dukungan suara mayoritas. Jika tujuan itu tidak terpenuhi, presiden akan membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum.

Isu pengunduran diri Fakhfakh pada bulan ini turut dibicarakan parlemen. Sejumlah partai politik menghimpun mosi tidak percaya terhadap ketua parlemen Rached Ghannouchi.

Sidang parlemen Ghannouchi, ketua partai berpaham Islam moderat, Ennahda, dijadwalkan berlangsung pada Kamis minggu depan.

Namun, terpilihnya Mechichi tidak menjamin dukungan parlemen terhadap pemerintah.

Mechichi dinilai dekat dekat Saied dan pernah menjabat sebagai penasihat presiden.

Sejumlah pengamat mengatakan Mechichi tidak punya latar belakang ekonomi, padahal saat ini Tunisia diminta oleh para negara donor untuk mereformasi sektor ekonomi.

Sejumlah negara barat menyambut baik keberhasilan Tunisia berpindah ke sistem demokrasi setelah revolusi 2011 mengakhiri kekuasaan otokratik  meskipun kerap dihantam krisis.

Namun, banyak rakyat Tunisia mengaku frustrasi dengan ekonomi yang mandek, penurunan kualitas, dan memburuknya layanan publik. Partai-partai politik di Tunisia dilihat lebih fokus mempertahankan jabatan daripada mengatasi persoalan.

Pandemi COVID-19 membuat situasi di Tunisia kian sulit. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan melambat sampai 6,5 persen pada tahun ini. Otoritas keuangan setempat juga memprediksi defisit anggaran akan mencapai tujuh persen nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Tunisia telah meminta empat negara pemberi pinjaman untuk menunda pembayaran utang.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Tunisia mundur picu krisis politik

Baca juga: AS ingin siagakan pasukan di Tunisia seiring aktivitas Rusia di Libya

Baca juga: Selama tiga hari tak ada kasus baru corona di Tunisia

 

Presiden buka opsi “reshuffle” bagi menteri yang bekerja biasa saja

Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020