Ketua MPR ingatkan Pemda lebih hati-hati longgarkan pembatasan sosial

Ketua MPR ingatkan Pemda lebih hati-hati longgarkan pembatasan sosial

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.

Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Karena sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protok
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru atau Normal Baru.

Menurut dia, kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.

"Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Karena sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: MPR: Gotong royong selamatkan masyarakat di masa pandemi
Baca juga: Wakil Ketua MPR sampaikan tiga catatan gerakan ekonomi di masa pandemi


Dia menilai, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur, kecenderungan itu terlihat dari lonjakan kasus baru di dua wilayah tersebut.

Menurut dia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus COVID-19 di wilayah tersebut adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan.

Di Jakarta menurut dia, Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker.

"Kondisi itu menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar," ujarnya.

Dia menilai jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, maka dikhawatirkan lonjakan kasus baru COVID-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan.

Kecenderungan seperti itu menurut politisi Partai Golkar itu sudah tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik.

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7), Eropa sedang mencatat peningkatan kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir, dari sekitar 15 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," katanya.

Dia menjelaskan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran, dan sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria serta Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan.

Menurut dia, pengetatan protokol kesehatan utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker.

"Dampak pandemi COVID-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167 dan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771," ujarnya.

Karena itu Bamsoet meminta pemerintah daerah untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru.

Baca juga: Potensi dan tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional
Baca juga: Bamsoet soroti maraknya hoaks selama pandemi


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kilas NusAntara Sore

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar