Komisi Kejaksaan mintai keterangan Miftahul Ulum

Komisi Kejaksaan mintai keterangan Miftahul Ulum

Terpidana kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI, Miftahul Ulum tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kejaksaan (Komjak) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa untuk memintai keterangan Miftahul Ulum soal dugaan adanya aliran uang kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Iya itu yang kami mau dalami langsung dari yang bersangkutan kan selama ini pemberitaan informasi kami mau dalami," kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi divonis 4 tahun penjara

Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang juga terdakwa perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Kami minta keterangan dari M Ulum, beberapa waktu lalu ada disampaikan beberapa hal. Jadi, karena itu sudah disampaikan ke publik jadi kami minta keterangannya sebagai tugas Komisi Kejaksaan," tuturnya.

Ia mengatakan proses permintaan keterangan terhadap Ulum tersebut juga setelah ada penetapan dari pengadilan.

"Prosesnya sudah ada penetapan pengadilan. Jadi, kami menunggu penetapan pengadilan nah sudah ada penetapannya, mengizinkan kami melakukan permintaan keterangan itu," ujar dia.

Baca juga: JPU KPK: Dugaan penerimaan uang ke Kejagung dan BPK layak didalami

Sebelumnya dalam persidangan, Ulum selaku asisten pribadi Imam mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Dwi Satya untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Agung dan BPK.

Dwi Satya adalah teman kuliah Ulum dan merupakan pengusaha alat perang.

Ulum sempat menyatakan bahwa Anggota BPK Achsanul Qosasi menerima Rp3 miliar dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman menerima Rp7 miliar terkait dengan kasus penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI.

Dwi Satya, menurut Ulum, mengumpulkan uang sekitar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar karena kebutuhan ke Kejagung waktu itu sebesar Rp7 miliar. 

Baca juga: Kejagung periksa mantan aspri Imam Nachrowi, korupsi dana hibah KONI

Baca juga: Soal Djoko Tjandra, Komjak minta kejaksaan transparan tindak jajaran

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden lantik 9 anggota Komisi Kejaksaan RI

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar