"Kalau digoreng-goreng dalam bentuk opini dan digunakan untuk menggoyang jatuhnya rezim ini dan sebagainya, menurut saya itu bisa berimplikasi pada masalah ekonomi kita," katanya di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah khususnya pejabat terkait harus menghadapi masalah tersebut karena kebijakan yang ditempuh merupakan kebijakan untuk menyelamatkan negara.
"Biar beliau-beliau memberikan jawaban dan penjelasan, jangan terlalu banyak spekulasi, jangan banyak fitnah," katanya.
Ia menyesalkan saat ini beredar kabar tentang siapa mendapat sekian dari aliran dana Bank Century.
"Ini kan fitnah namanya. Ini kan akan menjadi masalah hukum baru menurut saya," katanya.
Mengenai hasil audit BPK yang sudah final, Tifatul mengatakan, silahkan saja hasil audit itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk DPR.
"Terus sekarang kalau mau di follow up seperti apa, terserah DPR," katanya.
Menurut dia, terkait dengan kebijakan penyelamatan Bank Century, sebenarnya tidak ada masalah hukumnya. Namun jika masalah itu "digoreng" maka akan menjadi masalah baru. "Masa kebijakan mau diadili," katanya.
Menurut dia, jika DPR mau menggunakan hak angketnya silahkan saja untuk mendudukkan masalah pada posisi yang sebenarnya.
"Cuma kalau digoreng-goreng dalam bentuk opini dan digunakan untuk menggoyang jatuhnya rezim ini, menurut saya itu bisa berimplikasi pada masalah ekonomi kita," tegasnya.
Ia mencontohkan, pada kasus yang menimpa Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, gonjang-ganjing dalam sepekan menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok.
"BI sendiri untuk menambal itu perlu dana hingga sekitar 10 miliar dolar AS," kata Tifatul.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
