Kemensos akan tindak tegas penyimpangan bansos

Kemensos akan tindak tegas penyimpangan bansos

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras (tengah) memberikan penjelasan mengenai progres bansos di media center Kemensos di Jakarta, Kamis (30/7/2020) (ANTARA/Desi Purnamawati)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial akan menindak tegas apapun bentuk penyimpangan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19.

"Dengan anggaran bansos COVID-19 yang besar, kita sungguh-sungguh melaksanakan program dengan transparan dan tidak mentolerir setiap tindakan penyimpangan yang terjadi," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dia mengatakan jika ada penyimpangan terkait dengan bansos, Kemensos akan lakukan penindakan bekerja sama dengan kepolisian.

Dia mencontohkan, kasus yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan makelar pengadaan sembako bansos atas inisial T yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Pemerintah tinjau kemungkinan perpanjang bansos COVID-19 hingga 2021

Baca juga: Kemensos apresiasi kepolisian ungkap praktik makelar sembako bansos


T mengaku memiliki hubungan kerja sama dengan Kemensos sehingga R yang juga pengusaha percaya lalu mengeluarkan uang sebesar Rp10 miliar lebih untuk pengadaan sembako.

Namun, setelah di cek di Kemensos, ternyata T tidak ada hubungan apapun dengan Kemensos dan pihak Kemensos tidak pernah bertemu dengan T.

Setelah R melapor ke Kemensos karena merasa dirugikan oleh T, maka segera ditindak dan bekerja sama dengan kepolisian.

"Ini supaya kita jelas bahwa memang ada hal-hal seperti ini di lapangan, dan Pak Mensos pesan ke polri untuk memproses sesuai hukum yang ada," kata Hartono.

Sejauh ini, baru kasus dengan tersangka T yang diproses hukum, sementara belum ada laporan terkait kasus lainnya, ujar Hartono. Sedangkan hasil paparan Bareskrim Mabes Polri ada lebih 100 kasus penyelewengan bansos.

Namun, menurut Hartono, bansos COVID-19 bukan hanya dari Kemensos, tapi ada juga dari sejumlah kementerian termasuk pemerintah daerah.

Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar mengatakan jika ditemukan adanya laporan penyelewengan bansos pihaknya segera bertindak.

"Kalau ada kasus-kasus, kami tidak sungkan untuk menindak. Setiap ada pengaduan kita turun ke lapangan dengan Polri," ujar Dadang.*

Baca juga: Mensos sebut Polri berperan sukseskan penyaluran bansos

Baca juga: Kemensos bantu Komunitas Adat Terpencil urus data kependudukan

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ketua Komisi VIII DPR janji bongkar pemotongan dana bantuan ponpes

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar