Jakarta, (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, semua pihak harus menghormati keputusan Lembaga Sensor Film (LSF) yang melarang beredarnya film "Balibo Five".

"Kan sudah ditanggapi oleh LSF. Kalau lembaga itu tidak menyetujui, itu suara rakyat yang harus kita hormati," katanya, usai acara serah terima jabatan Danjen Kopassus di Makopassus, Cijantung, Jumat.

George menyatakan, pihaknya tidak mau ikut berpolemik seputar kontroversi film tersebut. Pengaturan mengenai hal tersebut sudah diatur oleh lembaga yang berwenang.

"Lembaga itu kan sudah menyelidiki, kita hormati saja apa yang menjadi suara rakyat," katanya menegaskan.

Film Balibo menjadi kontroversi karena mengisahkan tewasnya lima orang wartawan Australia di Timor Leste pada 1975.

Dalam film itu digambarkan para wartawan itu tewas dibunuh pasukan pro Indonesia dan memperlihatkan aksi TNI, terutama Kopassandha (yang kini menjadi Kopassus), dalam peperangan itu.

LSF memutuskan melarang pemutaran film ini yang sedianya akan ditayangkan dalam Jakarta International Film Festival (JIFFest) 2009.

Terkait pelarangan film "Balibo" oleh LSF, Komisi X DPR RI, yang turut membidangi masalah perfilman, akan memanggil Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik untuk meminta kejelasan. Pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi X Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengatakan, "Kami akan meminta keterangan mengapa film ini sampai dilarang diputar. Film ini tidak seharusnya dilarang karena mengandung nilai sejarah.".

Eko menyayangkan pelarangan film tersebut dan menilai sebagai sikap paranoid. Menurutnya, film tidak bisa sekonyong-konyong dilarang karena dituding dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.(*)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009