Laporan keuangan Kemenkop UKM dapat opini wajar tanpa pengecualian BPK

Laporan keuangan Kemenkop UKM dapat opini wajar tanpa pengecualian BPK

Acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019. Laporan keuangan Kemenkop dan UKM mendapat opini wajar tanpa pengecualian BPK. ANTARA/Dokumentasi Humas Kemenkop dan UKM

Kita harus lebih hati-hati lagi, meski tahun ini sudah meraih opini WTP
Jakarta (ANTARA) - Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya berharap tahun 2020 ini pun kita bisa mempertahankan opini WTP tersebut," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki usai acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, serta pengelolaan belanja subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2019 di Jakarta, Senin.

Baca juga: Teten ajak koperasi ubah tata kelola di era digital

Ia menyambut baik predikat tersebut yang berarti selama enam tahun berturut-turut kementeriannya meraih predikat serupa.

Hanya saja, Teten mengakui, meski sudah meraih opini WTP, tahun 2020 merupakan tahun yang berat.

Salah satunya karena adanya program-program baru khususnya yang berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM terdampak COVID-19.

"Kita harus lebih hati-hati lagi, meski tahun ini sudah meraih opini WTP. Terlebih lagi, Presiden sudah meminta untuk mempercepat belanja di 2020, dan realisasi program PEN untuk mempercepat stimulus ekonomi," kata Teten.

Menurut Teten, tahun ini di awal sudah mulai refocusing program-program KemenkopUKM, tambahan program baru, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas

"Kami juga sudah melaporkan ada program-program baru sesuai arahan Presiden untuk UMKM dan ini juga masih proses dan semoga ini bisa dijalankan. Kami juga diminta mempercepat belanja 2020 dan realisasi program PEN untuk menstimulan ekonomi di kuartal III 2020," kata Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menambahkan, raihan opini WTP ini menunjukkan komitmen dalam menggunakan dana APBN untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak.

"Meraih opini WTP dari BPK harus dijadikan tradisi bagi seluruh jajaran Kemenkop dan UKM", ujarnya.

Sementara Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang berharap Menkop UKM dan seluruh jajarannya dapat terus menjaga kualitas tata kelola keuangan negara.

"BPK memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan program PEN, dimana Kemenkop memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelaksanaan program PEN. Terutama, dalam pemulihan perekonomian pada koperasi dan UMKM terdampak COVID-19,” katanya.

Ia mengingatkan, opini WTP yang diraih ini dapat saja berubah di tahun mendatang, melihat kompleksitas masalah selama 2020 ini.

"Untuk itu, Kemenkop perlu mengintensifkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini inspektorat untuk menangani akuntabilitas tata kelola pertanggungjawaban keuangan negara," kata Pius.

Baca juga: Kemenkop janji tingkatkan kualitas pengelolaan anggaran

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

UMKM pemula di Palembang dapat bantuan belasan juta

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar