IDI nilai Lampung belum optimal lakukan penelusuran dan tes usap

IDI nilai Lampung belum optimal lakukan penelusuran dan tes usap

Ketua IDI Cabang Bandarlampung dr Aditiya M Biomed. ANTARA/Dian Hadiyatna/am.

Bandarlampung (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandarlampung menilai penelusuran dan pengujian sampel tes usap di Provinsi Lampung masih kurang optimal.

"Sedikit atau banyaknya sampel usap yang diperiksa itu kan tergantung dari tracing, maka penelusuran ini harus lebih masif lagi dilakukan guna mencegah persebaran COVID-19," kata Ketua IDI Cabang Bandarlampung dr Aditiya M Biomed, di Bandarlampung, Rabu.

Menurutnya, dengan ada alat Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) di Provinsi Lampung maka jumlah pemeriksaan sampel usap seharusnya lebih banyak per hari.

Menurut dia, RT PCR yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) hanya mampu memeriksa 150 sampel tes usap per hari.

Baca juga: RSUD A Yani Metro bisa tes usap mandiri setelah miliki alat TCM

Baca juga: Lampung telah periksa 2.640 sampel uji usap pasien COVID-19


"Apalagi di sini juga terdapat alat Tes Cepat Molekuler (TCM) serta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung juga memiliki alat yang serupa, sehingga jumlah sampel yang diperiksa per hari dinilai masih tetap sangat kecil," ujarnya.

Menurutnya pula, pemerintah setempat harus memiliki inovasi-inovasi lain dalam rangka mencegah persebaran virus ini karena saat ini pasien COVID-19 telah menyeluruh ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Kita kan sudah beberapa bulan menjalani situasi ini, harusnya pemerintah setempat memiliki inovasi baru yang melibatkan langsung masyarakat dalam pencegahan atau melakukan usapan (swab) massal seperti di provinsi lainnya," kata dia.

Terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang protokol kesehatan, Ketua IDI Cabang Bandarlampung tersebut mengapresiasi pemerintah setempat karena itu juga merupakan upaya dalam mencegah persebaran COVID-19.

"Ini sudah bagus, tidak ada denda pun tidak masalah karena jika dilihat pun daerah yang menerapkan denda belum bisa dinilai efektif dalam mencegah penyebaran virus. Ini sebenarnya masalah pola pikir masyarakat, jadi sekeras apapun hukumnya kalau masyarakatnya cuek dan tidak peduli; tetap saja akan naik angka COVID-19 nya," katanya.*

Baca juga: Hasil tes usap dua PDP meninggal di Lampung negatif COVID-19

Baca juga: Dinkes Lampung sebut Labkesda telah periksa 1.682 sampel tes usap

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Usulan sanksi pelanggar protokol COVID-19 di Pilkada, dari UU Karantina hingga UU Wabah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar