Direktur Divisi Pertanian dan Kehutanan Korindo Group, Kim Hoon, di Jakarta, Selasa, mengatakan, negaranya akan membantu pembangunan infrastruktur kawasan industri tersebut.
"Kami telah mengusulkan kawasan khusus tersebut kepada pemerintah Indonesia. Kami berpendapat bahwa pengembangan kawasan khusus seperti itu akan memperlancar pekerjaan kami dalam mengembangkan industri kehutanan kami," kata eksekutif perusahaan asal Korsel itu.
Menurutnya, usulan itu pernah disampaikan dalam pertemuan antara pengusaha Korsel dengan menteri kehutanan, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia dan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto.
"Kami tidak menunjuk lokasi-lokasi tertentu untuk pembangunan kawasan ini. Biarlah itu tergantung pada pemerintah Indonesia untuk memutuskan di mana lokasi yang paling pas," katanya.
Sementara itu, Hadi Daryanto yang ditemui disela-sela peringatan hari menanam dan tahun menanam 2009 mengatakan bahwa dia menilai baik usulan itu dan Kalimantan merupakan tempat paling baik bgi pengembangan kawasan khusus industri kehutanan karena didukung dengan kawasan hutan produksi yang luas.
"Tapi kita masih mempelajari usulan tersebut. Saya kira baik itu, tapi kita akan pelajari dulu sebelum mengambil keputusan," katanya.
Hadi mengatakan bahwa investor Korsel selama ini sering mengeluhkan terjadinya konflik tanah dengan masyarakat lokal dan adanya perbedaan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kehutanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Berbagai persoalan seperti itu telah memperlambat realisasi investasi asing di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kehutan, Zulkfli Hasan, telah mengemukakan bahwa pengembangan sektor kehutanan di Indonesia terkendala oleh permasalahan tumpang tindih RUTR antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Saya akan mengatasi permasalahan ini dalam 100 hari masa kerja saya," katanya.
Namun para pengamat mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi hal itu bukan persoalan yang mudah untuk segera diselesaikan.
Menurut Hadi, dengan adanya kawasan khusus seperti itu maka para investor nantinya tidak perlu lagi berurusan dengan pemerintah daerah. "Saya kira usulan mereka nantinya akan mempermudah investor mengembangkan industri kehutanan mereka," katanya.
Dia mengatakan bahwa kawasan khusus itu nantinya akan diutamakan untuk memproduksi bioenergi karena Korsel akan meningkatkan permintaan energi terbarukan sesuai "kebijakan hijau" pemerintahnya yang akan mendorong penggantian energi fosil.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
