DPR desak pemerintah percepat pemerataan tenaga listrik

DPR desak pemerintah percepat pemerataan tenaga listrik

Seorang perempuan duduk dekat pintu rumahnya dengan lampu yang menyala di daerah terpencil di Desa Kelawis Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (25/7/2020). Desa Kelawis yang selama ini hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam sehari, pada akhir bulan Juli 2020 akan bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam melalui program listrik pedesaan PLN. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan
Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak dan mendukung pemerintah untuk terus membangun fasilitas kelistrikan agar bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat.

"Kita sudah 75 tahun merdeka, kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan," ujar anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono, di Jakarta, Rabu dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta.

Ia menjelaskan masih ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat.

Baca juga: Legislator: Kaji ulang pembangunan infrastruktur baru kelistrikan

Saat ini, berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan juga sangat tergantung dengan adanya aliran listrik.

"Kita dalam posisi memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran," jelasnya, menyoal berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik.

Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi pun mengamini, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik.

Menurut dia, masih ada ratusan desa, kebanyakan di kawasan Indonesia timur, yang belum dapat menikmati saluran listrik.

"Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.

Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik.

Baca juga: PLN pastikan standardisasi instalasi perangkat kelistrikan

"Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan," tuturnya.

Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Konkritnya, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.

Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh sebab itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang  belum teraliri listrik.

Baca juga: Listrik PLN berhasil tembus pulau terluar Indonesia di Sangihe

Baca juga: PLN segera tuntaskan pembangunan lima gardu induk di Lombok

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

PLN kejar target pemenuhan daya listrik di kawasan pariwisata prioritas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar