Doni sambut baik usulan Jabar gandeng swasta dalam tes PCR

Doni sambut baik usulan Jabar gandeng swasta dalam tes PCR

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Doni Monardo. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar/am.

Bandung (ANTARA) - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengusulkan agar metode uji usap (swab) Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa melibatkan pihak swasta dan usulan tersebut disambut baik oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo.

"Permohonan Jawa Barat hanya satu, yaitu meningkatkan rasio tes. Tadi juga sudah disetujui gagasan penambahan PCR, baik peningkatan SDM maupun kerja sama dengan swasta,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil kepada Doni di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis.

Bagi Jabar, opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan penting untuk meningkatkan rasio pengetesan di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni hampir 50 juta jiwa.

“Sekarang ada tawaran-tawaran yang sangat baik, pada saat kapasitas fisik kita terbatas, ternyata swasta bisa melakukan pengetesan tanpa kita harus melakukan investasi peralatan teknologi yang sangat mahal,” katanya.

Baca juga: Labkes Jabar mampu uji 3.000 sampel usap per hari

Baca juga: Ridwan Kamil tinjau tes usap pelajar Papua akan pulang kampung


Menurut Kang Emil, faktor populasi yang banyak menjadi kelemahan Jabar dalam persentase angka pengetesan melalui metode PCR. Meski begitu, dengan tes yang masif dilakukan, angka kasus terkonfirmasi Jabar relatif lebih rendah ketimbang provinsi lain.

Merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Kamis ini pukul 13:30 WIB, Gugus Tugas Jabar telah melakukan 162.130 tes PCR. Angka tersebut membuat Jabar berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.

“Secara umum kami baru bisa (tes PCR) lima ribu per hari. Mimpinya, kalau bisa 50 ribu per pekan. Jadi, fokus kami (yang utama) hanya satu, kami bercita-cita kapasitas testing kami tinggi untuk mengejar persentase 50 juta penduduk,” kata Kang Emil.

Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pun menyambut baik usulan Jabar agar pengetesan bisa melibatkan pihak swasta.

Menurut Doni, usulan yang disampaikan oleh Kang Emil tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sebuah kerja sama resmi antara pemerintah daerah provinsi dan swasta, termasuk dalam hal pemanfaatan laboratorium.

“Tentang keterlibatan swasta, saya pikir ini sebuah terobosan. Kami (pusat) sudah memulai bekerja sama dengan swasta. Nanti dari pemerintah provinsi (bisa) melakukan koordinasi dengan sejumlah swasta yang berminat dalam penanganan pemeriksaan atau pengembangan laboratorium,” ujar Doni.

Doni pun menjelaskan, saat ini terdapat 278 mesin PCR di Indonesia. Namun, hal itu belum diikuti dengan jumlah SDM laboratorium yang memadai sehingga waktu kerja untuk melakukan pengujian dinilai belum optimal.

Selain itu, Doni juga mengingatkan terkait pentingnya melakukan pengetesan rutin dalam sebuah instansi atau lembaga yang memiliki banyak anggota atau karyawan dalam satu tempat seperti asrama.

"Harus ada strategi untuk pemeriksaan secara rutin dengan teknik pool test," ujar Doni.*

Baca juga: Doni minta publik figur tak berikan informasi keliru soal COVID-19

Baca juga: BNPB: Kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan di bawah 50 persen

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gubernur Jabar tinjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar