Sulawesi Selatan perlu 1.000 polisi hutan jaga kawasan dari pembalakan

Sulawesi Selatan perlu 1.000 polisi hutan jaga kawasan dari pembalakan

Batang kayu yang terbawa banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. ANTARA/HO/FTI UMI

Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, Andi Parenrengi, mengatakan, mereka memerlukan hingga 1.000 polisi hutan untuk menjaga kawasan di sana dari aksi pembalakan liar.

Sejauh ini, kata dia, di Makassar, Sabtu, mereka hanya memiliki 400 personel polisi kehutanan yang menjaga hingga 2.700 juta Hektare hutan se-Sulawesi Selatan. Dengan angka segitu pada saat ini, satu polisi hutan bertanggung jawab menjaga 6,75 juta Hektare hutan.

Baca juga: Polhut NTB buru cukong perambahan Hutan Ampang Kampaja Sumbawa

"Hitungannya, satu orang bisa tangani 2.000 Hektare, sehingga jika luas hutan di Sulawesi Selatan seluas 2.700 juta Hektare, maka butuh hingga 1.000 orang petugas," katanya menanggapi potensi kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama banjir bandang di Mamasa, Luwu Utara, beberapa waktu lalu.

Polisi hutan yang dimiliki Sulawesi Selatan terdiri dari 160 orang petugas berstatus PNS sementara sisanya sebanyak 311 orang masih berstatus tenaga honor.

Baca juga: Polhut Tangkap Dua Perambah TNKS

Ia menjelaskan, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan minus Makassar, memiliki hutan dengan luas yang beragam.

Maka dengan kondisi itu maka dinilai perlu untuk lebih menambah personel agar pengawasan bisa maksimal.

Menurut dia, para personel terus rutin patroli di berbagai kawasan hutan di Sulawesi Selatan demi meminimalisir upaya pengrusakan hutan yang justru menimbulkan bencana alam.

"Petugas kami sudah rutin melakukan penjagaan di beberapa kawasan hutan di Sulawesi Selatan. Kami dengan kekuatan yang ada tetap berupaya agar bisa maksimal," ujarnya.

Baca juga: Negara perlu 62 ribu polisi hutan

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BBKSDA musnahkan 10 pondok pembalak liar di Hutan Giam Siak Kecil

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar