Demikian pendapat pengamat politik dari Fisip Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago dalam press gathering wartawan DPR RI di Wisma Griyasabha DPR di Kopo Puncak, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Sabtu (12/12) dan Minggu.
Andrinof mengemukakan, dua hal tersebut merupakan isu DPR di bidang pengawasan, sedangkan isu di bidang legislasi akan terfokus pada pembahasan sejumlah UU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan isu bidang anggaran, antara lain, meliputi penggunaan anggaran untuk departemen atau instansi pemerintah.
Dia mengatakan, sorotan atau pembahasan DPR terkait legislasi, pengawasan dan anggaran akan bermuara kepada citra DPR di mata publik.
"Citra DPR akan sangat tergentu kepada prilaku anggota, proses politik sebelumnya, perbaikan kinerja, kualitas anggota dalam menjalankan fungsi legislasi, strategi komunikasi kebijakan serta manajemen hubungan dengan pers," katanya.
Menurut dia, DPR memiliki peluang untuk meningkatkan citra, terutama melalui strategi komuniaksi kebijakan,
Dalam kaitan ini, terbentuknya prilaku anggota DPR yang sangat mempengaruhi terbentuknya citra DPR, antara lain, banyaknya anggota yang bolos bersidang, tertidur atau membaca koran sata rapat dan sibu dengan telepon genggamnya tetapi bukan meng-entry data, adu fisik, aksi berlebhan 9over acting), perbuatan asusila serta bergaya dengan kemewahan.
Untuk menghilangkan citra buruk dan meningkatkan citranya di mata publik, kata Direktur Eksekutif Cyrus Surveyors Group ini, anggota DPR harus menghilangkan segala kebiasaan buruk tersebut. Anggota DPR dan fraksi-fraksi harus berupaya memperbaiki kinerja anggota dan kelembagaan DPR membuka akses informasis seluas-luasnya serta menyampaikan analisis agenda legislasi kepada media.
Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Sekjen DPR Nining Indra Saleh bertekad meningkatkan citra lembaga perwakilan tersebut. "Sensitivitas anggota DPR saat ini lebih tinggi karena kami dipilih secara langsung oleh rakyat," katanya.
Menurut Marzuki, DPR telah menunjukkan perannya untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan. Dalam kasus prita atau gempa, DPR sudah mengambil sikap sebelum pihak lain mengambil sikap.
Hanya saja, kata Marzuki, langkah atau sikap DPR itu kurang mendapat "tempat" yang proporsional di media massa. Karena itu, diharapkan, media memberi peluang yang proporsional dan seimbang kepada DPR.
Marzuki mengakui, tidak mudah meningkatkan citra DPR karena DPR terdiri atas sembilan fraksi yang merupakan kepanjangan dari sembilan partai politik. Parpol-parpol memiliki seringkali kepentingan politk atau memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu masalah.
Menurut dia, tidak mudah menyatukan kepentingan yang berbeda-beda menjadi sikap DPR yang utuh. Namun dengan sensitivitas sebagai anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sikap DPR diharapkan mudah disatukan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
