Sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah 3T, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti jaringan listrikJakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan pemerintah terkait tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah 3T, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik.
"Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan listrik, bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (mobil pusat layanan internet kecamatan) yang tak berjalan. Apakah proyek yang gagal tersebut akan diulangi oleh pemerintah? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut," ujar Uchok dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Kominfo akan buat Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional
Ia menuturkan ketiadaan jaringan listrik merupakan salah satu kendala utama pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Saat ini, untuk memberikan layanan listrik di daerah terpencil harus menggunakan diesel berbahan bakar solar.
Sementara itu, harga solar di daerah terpencil tidaklah murah. Belum lagi besarnya ongkos untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil.
Uchok juga meminta prioritas pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penggunaan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Sebab saat ini utilisasi Palapa Ring masih terbilang rendah.
"Jika memang tak memungkinkan dengan Palapa Ring, dapat dipertimbangkan menggunakan satelit. Dengan geografis Indonesia yang menantang, memang kita masih membutuhkan satelit. Untuk dapat melayani masyarakat di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang dan mencari alternatif yang paling ekonomis, apakah memiliki satelit sendiri atau dapat menyewa," ujarnya.
Ia melanjutkan karena daerah 3T merupakan wilayah yang tidak menguntungkan, seharusnya pemerintah mencari satelit yang lebih murah. Jika ada teknologi telekomunikasi lain yang lebih murah dari satelit, mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan itu.
"Jika ada skema sewa dan tidak perlu membayar availability payment yang memberatkan setiap tahun, maka perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena satelitnya mahal nantinya yang akan terbebani adalah masyarakat di daerah tersebut. Jangan sampai operasional penyelenggaraan telekomunikasi di daerah 3T nantinya akan menguras APBN," kata Uchok.
Baca juga: Apjatel: Aturan jaringan utilitas berpotensi tambah beban industri
Baca juga: Kominfo giat bangun infrastruktur telekomunikasi demi bantu UMKM
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
