Presiden Jokowi ingin Menpan-RB jaga profesionalisme ASN

Presiden Jokowi ingin Menpan-RB jaga profesionalisme ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. ANTARA/Kemenpan RB/pri.

ASN juga tidak boleh berbondong-bondong menjadi tim sukses pasangan calon peserta pemilu petahana dengan harapan mendapat 'perhatian' dari pasangan calon tersebut.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo ingin Menpan-RB menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam pemilihan umum ke depan dengan baik.

"Pak Jokowi hanya mengingatkan kepada saya bahwa apa pun proses rekrutmen pimpinan negara sampai bupati/wali kota adalah lewat proses politik," kata Tjahjo dalam seminar daring Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020 di Jakarta, Senin.

Tjahjo melanjutkan, "Siapa pun yang terpilih, siapa pun yang bersaing dalam konteks pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah, sampai ke kabinetnya, profesionalisme ASN ini harus dijaga dengan baik."

Baca juga: Menpan-RB berharap parpol komitmen tak gerakkan ASN bantu katrol suara

Ia menegaskan bahwa netralitas dan profesionalisme ASN sudah sejak lama menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi.

Pelan-pelan ditambah kerja keras semua pihak, termasuk Bawaslu dan Perludem, kata Tjahjo, netralitas dan profesionalisme ASN itu menjadi makin baik dibanding 10 tahun lalu.

"Saya kira, setidaknya kualitas ASN, walaupun belum mencapai standar yang kita harapkan jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu," kata Tjahjo.

Mantan Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan bahwa kepala daerah dari Partai A, Partai B, atau Partai C maka ASN tidak boleh secara otomatis membuat kartu tanda anggota supaya mendapat 'perhatian' kepala daerah dari partai tersebut.

Tjahjo menambahkan bahwa ASN juga tidak boleh berbondong-bondong menjadi tim sukses pasangan calon peserta pemilu petahana dengan harapan mendapat 'perhatian' dari pasangan calon tersebut.

"Inilah sesuatu yang harus dihindari," katanya menegaskan.

Baca juga: Johan Budi: ASN tak netral sulit dijaga walau payung hukum sudah ada

Ia menekankan bahwa tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun birokrasi yang harus profesional, menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat tanpa melihat latar belakang apa pun.

"Selain itu, jangan sampai ASN ini terlibat dalam tim sukses kepala daerah petahana (incumbent) yang biasanya ASN ini berbondong-bondong ingin terlibat ini," kata Tjahjo.

ASN yang jadi kepala sekolah ingin meningkat kariernya menjadi kepala dinas, misalnya, yang bersangkutan lantas menjadi tim sukses calon kepala daerah petahana.
​​​​​​​
"Ini akan mengganggu penataan struktur birokrasi. Saya kira ini ada sekretaris daerah yang menjadi motor penggerak penataan struktur birokrasi, dengan struktur merit atau bagaimanapun nanti saya kira ini tugas sekda dan badan kepegawaian Ddaerah secara koordinatif," kata Tjahjo.

Baca juga: KASN: Birokrasi berpolitik menjadi alarm Pilkada 2020

Selain itu, kalau ada ASN yang tidak netral, kata Tjahjo, dapat membuat pelayanan publik menjadi tersendat. Pasalnya, setiap ada kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, ASN yang tidak netral tadi jadi ikut-ikutan goyah.

Oleh karena itu, Tjahjo ingin melaksanakan tugas yang dititipkan Presiden Jokowi kepadanya itu dengan baik, mulai dari Pilkada Serentak 2020 hingga Pilpres 2024.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sepuluh orang ASN lingkup Pemprov NTB terlibat politik praktis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar