Enam calon hakim agung TUN khusus pajak lulus seleksi administrasi

Enam calon hakim agung TUN khusus pajak lulus seleksi administrasi

Komisi Yudisial (KY). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/aa.

Calon hakim agung kamar TUN khusus bidang pajak yang mendaftar 16 orang dan lulus administrasi ada 6 orang, terdiri atas laki-laki semua
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam orang calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak lulus tahapan seleksi administrasi dari sebanyak 16 orang yang mendaftar secara daring untuk posisi itu.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dalan konferensi pers virtual, Selasa, mengatakan sidang pleno digelar untuk menentukan hasil seleksi administrasi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

"Calon hakim agung kamar TUN khusus bidang pajak yang mendaftar 16 orang dan lulus administrasi ada 6 orang, terdiri atas laki-laki semua," ujar Aidul Fitriciada Azhari.

Berdasarkan profesi, para calon hakim agung tersebut merupakan 3 orang hakim, 2 orang akademisi, dan 1 orang pengacara. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 1 orang bergelar master dan 5 orang bergelar doktor.

Sedangkan untuk calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA, dari sebanyak 103 pendaftar, hanya 76 orang yang lulus administrasi, dengan perincian 67 laki-laki dan 9 perempuan.

Selanjutnya untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, KY mengumumkan dari 59 pendaftar, 35 orang lulus administrasi dengan perincian 31 laki-laki dan 4 perempuan.

Sejauh ini, ia menyebut kebanyakan pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi disebabkan cuma mendaftar secara daring tanpa mengirimkan berkas persyaratan beserta data dalam format PDF ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung. Selain itu, terdapat juga peserta yang tidak memenuhi persyaratan seperti latar belakang pendidikan.

Kemudian para calon hakim agung dan ad hoc yang dinyatakan lulus seleksi administrasi itu, berhak mengikuti seleksi kualitas pada 24-25 Agustus 2020 secara daring melalui website poster.setneg.go.id.

"Pertama, menulis makalah di tempat dengan judul ditentukan KY, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terakhir tes objektif," kata Aidul Fitriciada Azhari.

Baca juga: Ketua DKPP beraudiensi dengan MPR dan KY untuk gelar konvensi etika

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sekjen Komisi Yudisial positif COVID-19, kantornya disterilisasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar