"Adanya bayi terlantar itu karena faktor kemiskinanan," kata anggota panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham) kota Tasikmalaya, sekaligus praktisi kemasyarakatan, Asep Chayanto, usai menghadiri acara sosialisasi Ranham di Tasikmalaya, Kamis.
Kata Asep bayi terlantar dari data dinas sosial provinsi Jawa Barat tahun 2009 menurutnya akibat dampak ekonomi masyarakat yang rendah.
Ia menilai orang tua bayi maupun asuhnya merasa putus asa karena tidak mampu untuk mengurus bayi dengan keadaan kehidupan ekonomi yang tergolong dalam garis kemiskinan.
"Adapun bayi itu di asuh nantinya menjadi korban, seperti dijadikan andalan untuk mengemis bahkan bisa jadi menjadi korban perdagangan manusia," katanya.
Menurut dia keberadaan bayi terlantar itu karena kesadaran masyarakat kurang memahami bahwa anak memiliki hak asasi untuk dipelihara oleh orang tua atau walinya hingga diperhatikan masalah pendidikannya.
Kata Asep, orang tua ataupun keluarga miskin yang tidak mampu memperhatikan anaknya maka pihak pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jaminan segala aspek hak asasi anak maupun bayi yang memiliki hak agar tidak terlantar.
"Pemerintah berkewajiban seperti dalam undang-undang menyatakan peranan pemerintah sangat penting meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia," katanya.
Ditegaskannya pemerintah dalam merealisasikan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan manusia maupun masalah hak asasi jangan dilakukan setengah hati.
Kata dia, pemerintah bukan hanya menggelar sosialisasi tentang HAM kepada masyarakat tetapi memberikan peran nyata pemerintah yang berkewajiban menangani masalah pelanggaran HAM.
"Sosialisasi itu juga memang sangat perlu dilakukan agar masyarakat lebih tahu, tapi dalam menjalankannya pemerintah harus maksimal," katanya.
Sementara itu sekretaris daerah kota Tasikmalaya, Drs H Tio Indra Setiadi yang hadir dalam acara sosialisasi Ranham tersebut, menjelaskan jumlah bayi terlantar merupakan rekapitulasi data anak terlantar di Jawa Barat dari data dinas sosial.
Ia menjelaskan selain bayi, kalangan anak-anak yang terlantar di Jawa Barat mencapai 301.357 orang anak, remaja purus sekolah 45.215 orang, anak jalanan 20.655 orang, dan korban `traficking` 31 orang.
"Diharapkan dapat menjadi pegangan sebagai landasan dalam mengimplementasikannya pelaksanaan HAM di Indonesia," katanya.(*)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
saya ingin mengadopsi salah satu dari mereka
jgn amb-il hak mereka
biarkan mereka tetap hidup pemerintah harus cari cara agar mereka tidak terlantar
Dan tentunya yang terhomat Presiden Indonesia.
Lihatlah rakyatmu yang miskin dan menderita !!!
BERHENTI KORUPSI !!!
INGAT, UANG YANG KALIAN MAKAN, SEHARUSNYA HAK DARI MEREKA YANG MISKIN DAN MENDERITA INI !!!
TERKUTUKLAH KALIAN SEMUA PARA KORUPTOR, DI BUMI DAN AKHIRAT !!!!