Wapres saksikan serahan Anugerah Paritrana 2019

Wapres saksikan serahan Anugerah Paritrana 2019

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutan dalam penyerahan Anugerah Paritrana Tahun 2019 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Rabu (12/8/2020). (Fransiska Ninditya)

Saya berharap semakin banyak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaku usaha lainnya yang dapat memperoleh Penghargaan Paritrana pada tahun-tahun mendatang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyaksikan penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Anugerah Paritrana Tahun 2019 kepada 12 mitra BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah, perusahaan dan usaha kecil menengah (UKM) secara virtual dari Jakarta, Rabu.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Paritrana Award, baik dari unsur pemda maupun para pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro; yang dengan perannya masing-masing telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial ketenagakerjaan di berbagai wilayah di Indonesia," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya dari rumah dinas wapres.

Dengan penyelenggaraan Anugerah Paritrana, yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya sejak 2017, Ma'ruf Amin berharap semakin banyak pemerintah daerah dan pelaku usaha lain memberikan memperbaiki layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di daerah.

Baca juga: Wapres minta Rektor UIII selesaikan kurikulum berstandar internasional

Baca juga: Wapres minta Menkeu, Menag segera anggarkan pembebasan lahan UIII


"Saya berharap semakin banyak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaku usaha lainnya yang dapat memperoleh Penghargaan Paritrana pada tahun-tahun mendatang," ujarnya menambahkan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan Paritrana diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada pemerintah daerah, perusahaan besar, perusahaan menengah dan pelaku UKM, karena sudah menjalankan jaminan perlindungan sosial di wilayahnya masing-masing.

Penilaian Anugerah Paritrana sangat objektif karena dilakukan secara selektif dengan melibatkan tim penilai independen dari para ahli, perwakilan serikat pekerja buruh, Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, kata Agus.

"Aspek yang dinilai antara lain meliputi kebijakan regulasi jaminan sosial di daerah masing-masing, jumlah coverage dan inisiatif yang dilakukan, seperti diseminasi, kerja sama operasional, pelayanan terpadu dan pengawasan kepatuhan jaminan sosial oleh tim terpadu," ucapnya menjelaskan.

Penilaian terbagi atas empat kategori, yaitu UKM, perusahaan menengah dan besar, pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi, dengan jumlah tiga peraih penghargaan untuk setiap kategori.

Untuk kategori pemerintah provinsi, penghargaan diberikan kepada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua Barat; sedangkan kategori pemerintah kabupaten dan kota diberikan kepada Kota Cimahi di Jawa Barat, Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Baca juga: Wapres: Birokrasi lambat sumbat penyerapan anggaran COVID-19

Baca juga: Wapres: 40 K/L telah sederhanakan struktur eselon


Penghargaan diserahkan secara virtual dengan diikuti oleh masing-masing kepala daerah lewat video konferensi dan disaksikan langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres beri pesan pada KASN agar netral dan adaptif

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar