Sidang Tahunan MPR

Round up - Sidang Tahunan MPR di tengah pandemi COVID-19

Oleh Zuhdiar Laeis

Round up - Sidang Tahunan MPR di tengah pandemi COVID-19

Sejumlah tamu undangan mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD secara virtual di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14-8-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, apalagi saat menghadapi pandemi COVID-19.
Jakarta (ANTARA) - Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR/DPD, Jumat, meski suasana masih diliputi pandemi COVID-19.

Sejumlah pejabat negara hadir secara langsung, yakni Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Presiden dan Wakil Presiden tiba dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti menggunakan masker dan berjaga jarak.

Baca juga: Pidato di parlemen, Presiden 4 kali serukan bajak momentum krisis

Beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara juga hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua DPR RI Puan Maharani.

Namun, para tamu undangan lain, seperti presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual melalui sambungan telekonferensi.

Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 dihadiri oleh 435 anggota yang terdiri atas 161 anggota hadir secara fisik di Gedung Parlemen Senayan dan 274 anggota mengikuti sidang secara virtual.

"Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir secara fisik 161 anggota dan kehadiran virtual 274 anggota, yang diundang hadir pada hari ini, baik yang fisik maupun virtual, dan telah menandatangani daftar hadir," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutannya di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat (1), dan Pasal 254 Ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI, serta Pasal 264 Ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD RI, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka, kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Baca juga: Puan berharap partisipasi masyarakat memilih kepala daerah terbaik

Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, seluruh pimpinan dan anggota sidang juga menerapkan jarak fisik dan mengenakan masker selama hadir di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dimulai pada hari Jumat pukul 09.00—11.00 WIB, yang dimulai dengan agenda pembukaan dan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Acara dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebelum Pidato Presiden Joko Widodo.

Protokol Kesehatan Ketat

Sidang Tahunan MPR kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab panitia sidang menerapkan protokol kesehatan ketat di Gedung MPR/DPR/DPD RI dengan mewajibkan semua peserta sidang melakukan uji usap (swab test) dengan hasil negatif COVID-19.

Jumlah peserta sidang yang hadir fisik pun dibatasi, yakni unsur pimpinan DPR, para ketua dan sekretaris fraksi, ketua komisi, dan ketua kelompok fraksi di masing-masing komisi.

Selain itu, semua orang yang memasuki kawasan sekitar Gedung MPR/DPR/DPD RI wajib melaksanakan tes cepat atau rapid test untuk mendiagnosis COVID-19.

Peserta sidang dari MPR sekitar 50 orang, yakni dari unsur pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR, serta anggota dari DPD RI juga sebanyak 50 orang, sementara sisanya mengikuti sidang secara virtual.

Baca juga: Ketua DPR: Sudah saatnya produk hukum warisan kolonial diganti

Sebagaimana Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya, tidak lupa Presiden Jokowi mengenalkan baju adat daerah di Indonesia dengan mengenakannya, kali ini baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengenakan baju adat itu, Presiden menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT Ke-75 RI.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan semua yang sudah direncanakan harus berubah total, termasuk perayaan hari kemerdekaan akibat pandemi COVID-19.

"Semestinya, seluruh kursi di ruang sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong," kata Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Presiden juga merasa prihatin karena semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI.

"Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total," kata Presiden.

Baca juga: Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR

Namun, kepala negara berpesan bahwa semua yang terjadi ini tetap tidak boleh mengurangi rasa syukur dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

"Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi COVID-19," katanya.

Dalam catatan WHO, kata Presiden, sampai dengan 13 Agustus 2020 terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia dengan jumlah kematian sebanyak 737.000 jiwa.

"Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19," kata Presiden.

Upaya Atasi Pandemi

Upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 juga disoroti Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang menjadi rangkaian agenda Sidang Bersama MPR itu.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, apalagi saat menghadapi pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, kata Puan, berbagai upaya dan kebijakan negara untuk menyelamatkan rakyat haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan saat ini bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan rakyat dan penyelenggaraan negara.

Baca juga: Presiden: Indonesia harus bajak momentum krisis

Pandemi tersebut, kata Puan, memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat.

Sampai 13 Agustus 2020, terdapat 127.083 kasus COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota dengan jumlah yang dinyatakan sembuh sebanyak 82.236 orang dan jumlah yang meninggal dunia mencapai 5.765 jiwa.

Pada sektor perekonomian nasional, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi, yakni pada kuartal ke-2 tahun ini pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 5,32 persen (year on year).

"Semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu sehingga berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas," katanya.

Menghadapi kondisi bencana nonalam yang luar biasa ini, Puan memandang perlu kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa melalui serangkaian kebijakan dan program penaggulangan COVID-19 dan dampaknya.

Selain itu, untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bangsa Indonesia beruntung junjung tinggi kebersamaan

Di sisi lain, kata dia, rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk mengatasi Pandemi COVID-19 dan dampaknya.

"Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal maupun moneter, serta mengonsolidasikan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia," kata Puan.

Masih dalam rangkaian sidang tahunan, Puan lantas mempersilakan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. K.H. Nasarudin Umar membacakan doa. Setelah itu, para tamu undangan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan meninggalkan ruang sidang.

Pada Jumat siang, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2021 dan nota keuangannya.

Oleh Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jazilul Fawaid: Target pertumbuhan ekonomi butuh perombakan kebijakan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar