Kami mendorong agar sektor industri obat dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiriJakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kementeriannya terus berupaya mewujudkan industri obat dan alat kesehatan bisa menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.
Hal tersebut disampaikan Menperin Agus menanggapi pidato Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2021, yang berisi antara lain bahwa pemerintah ingin mempercepat reformasi fundamental di sektor kesehatan dengan berorientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat yang harus diutamakan.
"Kami mendorong agar sektor industri obat dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor ini masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi COVID-19. Ini sebagai salah satu potensinya," kata Menperin lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menperin katakan industri kimia dan farmasi tangguh hadapi kontraksi
Menurut Agus, kemandirian industri obat dan alat kesehatan perlu ditopang dengan pendalaman struktur manufakturnya, mulai dari sektor hulu, menengah, hingga hilir.
Guna mendukung kemandirian sektor ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.
"Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat," ungkapnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah sedang fokus membangun food estate atau lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, serta daerah lainnya.
Tujuan food estate tersebut untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di sektor hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.
Hasil dari lumbung pangan ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat.
Bahkan, dalam penerapannya tidak lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital.
"Kami akan berupaya memperkuat di sektor hilirnya untuk menghasilkan produk-produk pangan yang kompetitif di kancah nasional dan global. Apalagi, industri makanan dan minuman merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang menjadi awal penerapan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0," papar Menteri Agus.
Berikutnya, Presiden menyampaikan beberapa kilang sedang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.
Saat ini, biji nikel telah mampu diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai litium.
Hal ini diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil.
Bahkan, bakal menempatkan Indonesia di posisi yang sangat strategis dalam pengembangan baterai litium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.
"Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor," imbuh Agus.
Upaya lainnya yang sedang digenjot pemerintah, yakni membangun kawasan industri terpadu, termasuk pembangunan superkoridor ekonomi pantai utara Jawa. Misalnya, Kawasan Industri Batang, Subang, dan Majalengka yang tengah dikebut pengembangannya.
Langkah ini untuk menarik investasi potensial, serta upaya menyinergikan industri skala besar dengan industri kecil dan menengah (IKM).
"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kawasan industri akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," jelas Menperin Agus.
Baca juga: Presiden: anggaran kesehatan RAPBN 2021 sebesar Rp169,7 triliun
Baca juga: Presiden tekankan pentingnya penguatan cadangan pangan dan koperasi
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
