Sekjen: Parlemen modern menjadi kebutuhan DPR RI

Sekjen: Parlemen modern menjadi kebutuhan DPR RI

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar (HO-Dok Humas DPR)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa keberadaan parlemen modern menjadi kebutuhan DPR.

"Sama halnya dengan parlemen di negara-negara lain, konsep parlemen modern diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan berbasis teknologi," kata Indra dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Indra menyampaikan hal itu selaku promovendus (kandidat doktor) pada sidang terbuka promosi doktoral bidang ilmu manajemen bisnis Sekolah Bisnis IPB Bogor, Rabu.

Promovendus memaparkan hasil disertasinya yang berjudul "Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Baca juga: Sekjen: Anggaran "DP" kendaraan anggota DPR batal

Sidang promosi di pimpin langsung oleh Dekan Sekolah Bisnis IPB Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, Wakil Dekan SB-IPB Dr. Ir. Nimmi Zulbainarni, SPi, MSi, penguji luar Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM selaku Guru besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan perwakilan program studi Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MS.

Selaku promotor adalah Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma'arif M.Eng., Dr. M. Joko Affandi S.U. dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati MM.

Sebagai organisasi, kata Indra, Sekretariat DPR dihadapkan pada lingkungan yang memiliki karakteristik VUCA, yakni Volatility (perubahan yang cepat), Uncertainty (tidak menentu), Complexity (sangat beragam), Ambiguity (tidak jelas).

Menurut dia, perubahan yang cepat dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan.

"Pada era seperti ini maka kita akan mengalami kelimpahan (abundance) pada organisasi, SDM, dan teknologi. Pada kondisi ini keberadaan parlemen modern sebagai resolusi DPR RI tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan DPR," katanya.

Baca juga: Sekjen DPR RI: Belum ada pembicaraan apapun tentang aset DPR RI

Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi.

Setjen sebagai sistem pendukung utama DPR RI berada di bawah eksekutif dan pimpinan DPR RI sebagai lembaga politik, lanjut dia, menjadi aktor kunci dalam mewujudkan parlemen modern didukung dengan keleluasaan dalam hal regulasi sebagai kebutuhan agar andal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Parlemen modern yang ditandai dengan keterbukaan, teknologi informasi dan representasi menjadi suatu keniscayaan dengan SDM yang unggul berbasiskan teknologi informasi terkini sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, profesional, modern, dan mandiri," katanya.

Secara teori, kata Indra, ketika dimensi kapabilitas organisasi sudah diterapkan dengan baik akan menimbulkan kekakuan pada organisasi, akan tetapi Setjen DPR yang menggunakan empat dimensi kapabilitas organisasi mengimplementasikannya untuk meningkatkan kinerja tanpa menimbulkan kekakuan pada organisasi Setjen DPR.

Baca juga: Terkait COVID-19, Sekjen DPR belum pastikan opsi perpanjang masa reses

"Hal ini terjadi dikarenakan Setjen DPR harus profesional, tidak memihak, dan melayani DPR yang membutuhkan fleksibilitas," katanya.

Sidang terbuka promosi doktoral itu dihadiri beberapa pimpinan DPR RI dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI, rekan dan kerabat promovendus.

Promovendus dinilai para penguji layak mendapatkan gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK panggil Sekjen DPR RI saksi kasus Romi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar