Artikel

Bantuan subsidi upah, validasi dan BPJAMSOSTEK

Oleh Erafzon Saptiyulda AS

Bantuan subsidi upah, validasi dan BPJAMSOSTEK

Grafis bantuan subsidi upah (BSU) via BPJamsostek. (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan ketentuan umum, gaji yang dilaporkan oleh perusahaan atau pemberi kerja tidak lebih dari Rp5 juta per bulan.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan finalisasi gelombang pertama daftar calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan pemerintah menggunakan data kepesertaan yang dimiliki badan.

Saat ini, BPJAMSOSTEK terus mengumpulkan data nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data yang diterima. “Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Agus.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJAMSOSTEK menerapkan serangkaian kriteria yang merujuk selain dari Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan), juga pada kriteria-kriteria normatif lainnya agar dana BSU tepat sasaran.

Calon Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Lebih rinci lagi, Permenaker 14/2020 menyatakan kriteria yang diterapkan, antara lain pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja penerima upah (PU), merupakan peserta BPJAMSOSTEK aktif sampai dengan Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di bawah Rp5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BPJAMSOSTEK.

Selain berpaku pada kriteria tersebut, BPJAMSOSTEK juga menerapkan validasi berlapis untuk mengantisipasi kemungkinan dana BSU tidak tepat sasaran.


Tiga tahap validasi

Terdapat sedikitnya tiga tahapan validasi yang dilakukan oleh BPJAMSOSTEK.  Pertama, yaitu validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal, yaitu perbankan. Pada tahap ini, nomor rekening yang telah dikumpulkan sebanyak lebih dari 13,5 juta, diseleksi berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor rekening.

Pada tahap ini, BPJAMSOSTEK melakukan validasi, sedikitnya dengan 127 perbankan yang ada di Indonesia.

Tahap kedua, BPJAMSOSTEK melakukan validitas internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria, seperti tertera pada Permenaker 14/2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari kategori pekerja penerima upah (PU).

Tahap ketiga, BPJAMSOSTEK melakukan validasi berdasarkan atas nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.

“Bantuan subsidi upah ini merupakan salah satu nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP)," ujar Agus.

Pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak COVID-19. Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600 ribu per bulan untuk seorang pekerja selama empat bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp2,4 juta.

Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan dua bulan sekaligus sebanyak dua kali.


Anggaran pemerintah

Selain validasi yang dilakukan BPJAMSOSTEK, Pemerintah juga diharapkan melakukan validasi ulang untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran pemerintah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, BSU ini akan dikirimkan dalam waktu dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran,” ujar Agus.

Berdasarkan data yang kami terima, sedikitnya sudah 7,5 juta pekerja yang sudah memenuhi kriteria dan siap menerima bantuan subsidi upah (BSU) melalui nomor rekening bank.

"Ini merupakan hasil seleksi dari total 13,5 juta lebih nomor rekening yang kami terima dari perusahaan dan update mandiri yang dilakukan oleh pekerja setelah dilakukan validasi," ujar Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto pada webinar perkembangan terakhir BSU di Jakarta, Jumat.

Agus menambahkan pihaknya masih mendorong perusahaan yang belum menyampaikan nomor rekening pekerjanya agar segera mengirimkan, jangan sampai ada pekerja yang berhak dan memenuhi ketentuan malah tidak mendapatkan.

Pelaksanaan transfer dana BSU gelombang pertama rencananya akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat ini.

Untuk gelombang selanjutnya hingga bantuan diterima oleh 15,7 juta pekerja, BPJAMSOSTEK menyatakan terus secara simultan melakukan pengkinian data dan validasi atas data yang diberikan. Harapannya BSU ini dapat segera diterima oleh pekerja dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Agustus ini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam waktu dekat akan merampungkan Peraturan Menaker (Permenaker) terkait bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta agar program tersebut bisa dijalankan pada Agustus 2020.

"Kami usahakan hari ini selesai, pengajuan usulan DIPA sudah sampai ke Bu Menteri (Keuangan). Hari ini akan dilengkapi dengan Permenaker, mudah-mudahan Agustus ini kita bisa mulai, subsidi upah sudah bisa diberikan," kata Menaker, ketika ditemui usai dialog dengan pelaku sektor pariwisata di Jakarta pada Selasa (11/8).

Penyelesaian Permenaker itu, kata Ida, akan langsung melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Percepatan proses dibutuhkan agar subsidi kepada 15 juta pekerja untuk menggerakkan roda ekonomi itu dapat segera direalisasikan.

Diharapkan program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi.

Oleh Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumbar targetkan satu juta pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar