Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan perbedaan pendapat dalam menghadapi ancaman COVID-19 harus disikapi pemerintah dengan bijaksana.

"Mengutip hasil survei lembaga Indikator, ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan kalangan elite dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Pemerintah harus bijaksana dalam mengambil langkah dalam upaya pengendalian COVID-19 dan penyelamatan ekonomi nasional," ujar Lestari dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan hasil survei lembaga Indikator mencatat 60,6 persen kelompok masyarakat sipil menginginkan pemerintah menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di sisi lain, 54,6 persen kalangan elite menghendaki PSBB dilanjutkan.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah konsisten soal PSBB

Rerie mengatakan pemerintah harus bijaksana dalam mengambil langkah dalam upaya pengendalian COVID-19 dan penyelamatan ekonomi nasional.

Rerie menilai banyak kemungkinan yang bisa digambarkan dari hasil survei lembaga Indikator tersebut.

"Apakah keinginan masyarakat untuk menghapus PSBB karena tidak memahami bahaya COVID-19 atau karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda," katanya.

Dalam libur long weekend kali ini saja, kata Legislator Partai NasDem itu, Jasa Marga mencatat adanya peningkatan arus kendaraan yang keluar wilayah DKI Jakarta.

Tercatat, sebanyak 162.938 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga pada Rabu 19 Agustus 2020 atau naik 39,2 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah pusat dan daerah koordinasi bansos

Menurut dia, masyarakat yang sudah jenuh dalam tekanan, berupaya melepas stress dengan cara berlibur, meski tren penyebaran COVID-19 terus meningkat.

Berdasarkan fakta dan hasil survei Indikator itu, menurut Rerie, adanya ketidaksinambungan antara keinginan masyarakat dan pemerintah dalam hal pengendalian COVID-19 harus segera disikapi dengan langkah yang tepat.

Dia menilai keinginan masyarakat yang tinggi untuk menghapus PSBB, harus dibarengi atau diimbangi dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kesehariannya.

"Semakin tinggi aktivitas warga, seharusnya diimbangi semakin ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun," ujar Rerie.

Di sisi lain, menurut Rerie, hasil survei Indikator tersebut memperlihatkan sebuah pekerjaan rumah besar yang harus segera dicarikan jawabannya.

"Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Tanah Air ini perlu sebuah langkah bersama dengan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat terkait cara menghadapi penyebaran COVID-19 antara masyarakat dan kalangan elite harus segera diatasi, agar kita bisa bergerak bersama menghadapi pandemi ini," jelas Rerie.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta Pemerintah mewaspadai lonjakan pengangguran

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020