Pentingnya tes COVID-19 calon kepala daerah, KPU ajukan revisi PKPU

Pentingnya tes COVID-19 calon kepala daerah, KPU ajukan revisi PKPU

Ketua KPU Arief Budiman (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Dalam perjalanannya KPU melakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk IDI (ikatan dokter Indonesia), kemudian dapat masukan perlunya dan pentingnya melakukan swab test kepada bakal pasangan calon
Jakarta (ANTARA) - Komisi pemilihan Umum mengajukan revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 untuk mengakomodasi tes usap atau swab test COVID-19 untuk calon kepala daerah yang ikut Pemilihan kepala daerah serentak 2020.

"Dalam perjalanannya KPU melakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk IDI (ikatan dokter Indonesia), kemudian dapat masukan perlunya dan pentingnya melakukan swab test kepada bakal pasangan calon," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Senin.

Proses pemeriksaan tes usap COVID-19 tersebut tentunya agar dapat memastikan calon kepala daerah tidak terjangkit wabah tersebut, dan tidak terjadi penularan dalam perhelatan pilkada.

Baca juga: Hadapi pilkada, Evi Novida nyatakan siap bertugas jadi Komisioner KPU

"Maka hari ini kita minta izin ke pemerintah dan DPR agar bisa juga diberi kesempatan melakukan pembahasan rapat konsultasi revisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada," kata Arief Budiman.

Selain itu, KPU kata dia juga sudah untuk melakukan pembahasan dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan DPR terkait Peraturan KPU tentang kampanye dana kampanye dan pencalonan.

Kemudian terhitung 24 Agustus 2020, Arief Budiman mengatakan komposisi komisioner KPU Komisioner kembali utuh menjadi 7 orang setelah Evi Novida Ginting resmi bertugas lagi, Evi kembali pada jabatannya yang lama sebagai koordinator bagian teknis.

"Jadi baik berdasarkan kewilayahan maupun divisi, kita putuskan masih sama. Jadi Bu Evi akan bertugas kembali sebagai koordinator divisi teknis," kata dia.

Evi Novida pun menyatakan kesiapannya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 meski sempat berhenti bertugas berapa bulan akibat dirinya diberhentikan sebagai komisioner KPU.

"Insya Allah akan saya jalankan dengan penuh integritas dan profesionalitas bersama dengan teman-teman komisioner yang lainnya," ujar Evi Novida.

Baca juga: Bawaslu Denpasar ajak kaum hawa tolak politik uang di Pilkada 2020
Baca juga: Kemarin, Jokowi sebut persaingan saat HUT PAN hingga Pilkada Surabaya

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPU Pandeglang temukan ratusan surat suara rusak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar