"Jadi tidak hanya dari dewan yang mengusulkan. Dari SKPD juga banyak yang berkirim surat ke kami agar program dimasukkan," kata Inggard di Jakarta, Senin.
Ia menampik tudingan pemotongan Rp1,3 triliun dari pos anggaran prioritas untuk dipindahkan ke pos anggaran lain adalah keinginan Dewan semata melainkan juga dari dinas-dinas yang programnya tidak dimasukkan dalam Raperda APBD yang diserahkan ke DPRD.
"Seperti pemeliharaan RSUD Koja. Karena program itu tidak terakomodasi di SKPD terkait, lembaga itu berkirim surat langsung ke DPRD DKI agar program bisa dimasukkan, tidak melalui eksekutif," katanya.
Menurut Inggard, Dewan kemudian menilai program tersebut termasuk mendesak sehingga memasukkannya kedalam APBD 2010.
Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan protes karena dicoretnya beberapa anggaran untuk program prioritas dan diganti dengan kegiatan lain yang tidak diusulkan eksekutif.
Namun Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan telah melakukan diskusi dengan pimpinan Dewan untuk mengembalikan anggaran-anggaran tersebut, seperti Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dipotong dan Biaya Operasional Buku (BOD) senilai Rp42 miliar yang dihilangkan.
"Dengan ketua DPRD kita sepakat yang prioritas bagi pelayanan masyarakat dikembalikan," kata gubernur.
Beberapa program unggulan yang terpangkas atau hilang anggarannya misalnya JPK Gakin yang semula Rp413 miliar dipotong Rp200 miliar untuk dipindah ke program asuransi.
Anggaran Bencana Rp6 miliar dipangkas jadi Rp3 miliar dan pengadaan obat untuk RS Duren Sawit Rp300 miliar disetujui Rp315 miliar, namun Rp250 miliar diperuntukkan membeli peralatan kesehatan.
"Saya gembira biaya operasional buku bisa dilaksanakan tahun ini, begitu juga Gakin dikembalikan ke anggaran semula," ujar gubernur.
Sementara itu, Anggota Komisi C Ahmad Husin Alaydrus juga mengkritik pihak eksekutif yang disebutnya kurang peka terhadap manuver anak buahnya yang melakukan pendekatan kepada anggota DPRD untuk meloloskan sebuah program.
"Gubernur juga harus peka soal `beginian`. Cek anak buahnya yang tidak beres," katanya yang juga menyatakan kesalahan tidak sepenuhnya berada di pihak DPRD mengenai kontroversi pencoretan anggaran itu.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
